Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 815,56 miliar dalam rencana kerja tahun 2027 untuk menjalankan program distribusi kompor listrik nasional. Program ini dirancang dengan prioritas penggunaan produk dalam negeri guna memaksimalkan jumlah unit yang dapat disalurkan kepada masyarakat serta mendukung industri manufaktur domestik.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa pengadaan kompor listrik dari produsen lokal menjadi strategi utama pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Meski demikian, pemerintah hingga saat ini belum menentukan kuota pasti jumlah unit yang akan dibagikan karena masih dalam tahap evaluasi teknis yang mendalam.
Evaluasi tersebut mencakup aspek krusial terkait kelengkapan paket kompor listrik, termasuk ketersediaan alat masak yang kompatibel (panci khusus) agar perangkat dapat berfungsi optimal. Selain itu, pemerintah tengah memetakan tantangan teknis di lapangan, terutama terkait kecocokan instalasi listrik rumah tangga.
Sebagian besar rumah tangga sasaran di Indonesia saat ini masih memiliki daya listrik sebesar 450 VA, sementara operasional kompor listrik umumnya membutuhkan daya minimal 1.000 VA. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian infrastruktur kabel dan penguatan kapasitas daya listrik di rumah penerima manfaat agar program dapat berjalan tanpa membebani jaringan listrik yang ada.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi. Langkah diversifikasi energi ini dinilai mendesak mengingat tingginya beban fiskal negara akibat impor LPG yang mencapai 80 persen dari total kebutuhan nasional.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya mengungkapkan bahwa neraca perdagangan energi Indonesia tertekan oleh impor LPG yang menyedot devisa negara hingga Rp 130 triliun setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar Rp 80 triliun untuk subsidi LPG. Tanpa adanya diversifikasi bauran energi melalui kompor listrik, beban ekonomi tersebut diprediksi akan terus meningkat di masa depan.
Dalam upaya meminimalisir kendala teknis, pemerintah membidik model kompor listrik yang dirancang khusus untuk rumah tangga dengan tegangan di bawah 900 kWh. Fokus ini ditujukan agar masyarakat di tingkat kecamatan hingga perdesaan dapat mengoperasikan perangkat tersebut sesuai dengan kapasitas listrik rumah tangga yang tersedia.
Berbeda dengan inisiatif serupa beberapa tahun lalu yang sempat terhenti, pemerintah memastikan bahwa teknologi kompor listrik yang akan didistribusikan kali ini memiliki spesifikasi yang lebih unggul. Saat ini, kementerian tengah melakukan perbandingan performa antara teknologi lama dan baru guna memastikan efektivitas serta keberlanjutan program saat diimplementasikan secara massal pada tahun 2027 mendatang. Pemerintah berharap transisi energi ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi beban subsidi energi secara bertahap.
