Jakarta – Kekhawatiran akan dampak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dinilai berpotensi menciptakan kepanikan yang tidak perlu di kalangan petani.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, meminta agar narasi mengenai ancaman kekeringan disampaikan dengan data yang lebih akurat dan terverifikasi.
Rizal menilai penyebaran informasi yang terlalu dini mengenai El Nino justru dapat memicu keraguan petani untuk memulai musim tanam.
“Statement El Nino itu harus betul-betul dipastikan karena berpengaruh kepada para petani yang tadinya mau bercocok tanam jadi takut-takut gara-gara ada statement ini,” tegas Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/7).
Ia mengaku masih meragukan dampak nyata El Nino di lapangan karena curah hujan terpantau masih sering terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Jakarta, Papua, Kalimantan, hingga Sumatra.
Menurutnya, setiap pernyataan terkait iklim harus didasarkan pada fakta detail agar tidak mengganggu psikologis petani sebelum kondisi kekeringan benar-benar terjadi.
Senada dengan Bulog, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi Seluruh Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso, menyatakan bahwa dampak El Nino terhadap produksi beras belum bisa disimpulkan saat ini.
Sutarto menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar daerah baru memasuki musim panen kedua, sehingga evaluasi pasokan baru bisa dilakukan secara objektif pada Agustus mendatang.
“Belum terlihat, karena sekarang ini baru mulai panen kedua. Nanti kita lihat sekitar bulan Agustus apakah produksinya turun atau tidak,” ujar Sutarto.
Ia menambahkan, selama pasokan gabah dan beras dari daerah produksi masih lancar, belum ada indikasi nyata bahwa ketersediaan pangan nasional terganggu.
Pernyataan kedua pihak tersebut merespons peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi El Nino kategori kuat akan berlangsung hingga 12 bulan ke depan.
BMKG sebelumnya telah memperingatkan potensi penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia yang dapat memicu risiko gagal panen dan gangguan produktivitas tanaman.
Oleh karena itu, BMKG mengimbau pemerintah dan pelaku usaha pertanian untuk segera melakukan langkah antisipasi, seperti penyesuaian pola tanam dan pengelolaan irigasi yang lebih efisien.
