Jakarta – Ekosistem ekonomi syariah di Indonesia kian bergairah seiring dengan tingginya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal melalui kanal digital Bank Muamalat.
Data perseroan menunjukkan volume transaksi pembayaran biaya sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melonjak 30,9 persen secara tahunan hingga Juni 2026.
Frekuensi transaksi pembayaran tersebut bahkan mencatatkan pertumbuhan lebih impresif, yakni mencapai 49,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Lonjakan ini mencerminkan efektivitas kebijakan kewajiban sertifikasi halal yang kini semakin mudah diakses oleh para pelaku usaha.
Direktur Bank Muamalat, Ricky Rikardo Mulyadi, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk memfasilitasi pengembangan industri halal nasional melalui kemudahan akses keuangan.
Ia menilai bahwa integrasi antara sertifikasi halal dan sistem perbankan merupakan kunci utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.
“Kemajuan digital di Tanah Air menjadi keunggulan bagi industri keuangan syariah,” ujar Ricky.
Pihaknya kini berupaya menjadikan sertifikasi halal sebagai pintu masuk bagi berbagai layanan keuangan, mulai dari pembayaran hingga pengelolaan dana syariah yang terintegrasi.
Guna merealisasikan visi tersebut, Bank Muamalat terus mengoptimalkan infrastruktur digital agar selaras dengan pesatnya perkembangan gaya hidup halal di Indonesia.
Ricky menambahkan bahwa sinergi antara digitalisasi dan sistem keuangan syariah sangat krusial untuk mengoptimalkan potensi ekonomi nasional secara inklusif.
“Kami ingin sertifikasi halal menjadi gerbang transaksi, mulai dari pembayaran, pembiayaan, hingga pengelolaan dana syariah secara terintegrasi,” pungkasnya.
