Jakarta – PT PLN (Persero) menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang adil dan berkelanjutan untuk merealisasikan target ambisius pengembangan pembangkit listrik tenaga air di Indonesia.
Langkah ini diambil guna mendukung pendanaan proyek PLTA dan PLTM dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang membutuhkan dana jumbo mencapai US$35 miliar atau sekitar Rp627,58 triliun.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menyatakan bahwa pembagian risiko antara pengembang swasta dan PLN harus dilakukan secara proporsional.
Ia menegaskan bahwa PLN berkomitmen untuk tidak membebani pengembang dengan tarif yang tidak ekonomis.
“Pembagian risiko harus fair. PLN tidak boleh mendzalimi pengembang, di mana tarifnya sedemikian, sehingga tidak bisa memenuhi prinsip-prinsip keekonomian,” ujar Suroso dalam acara Indonesia Hydropower Summit di Jakarta, Rabu (5/8).
Suroso memaparkan bahwa total kapasitas proyek hidro yang ditargetkan mencapai 11,7 gigawatt (GW) yang terbagi ke dalam 315 proyek.
Pengerjaan proyek-proyek tersebut nantinya akan melibatkan pihak swasta atau independent power producer (IPP), PLN, serta subholding PLN.
Hingga saat ini, realisasi proyek yang sudah beroperasi secara komersial (COD) baru mencapai 0,6 GW.
Sementara itu, proyek dengan kapasitas 2,4 GW saat ini masih dalam tahap konstruksi.
Sisanya, sebanyak 7,6 GW masih dalam proses pengadaan dan 5,3 GW masih dalam tahap studi kelayakan.
Suroso mengakui bahwa pembangunan pembangkit hidro memerlukan waktu yang panjang dan proses yang kompleks.
Oleh karena itu, ia menilai pembangunan ekosistem investasi yang menarik menjadi kunci utama agar target kapasitas 11,7 GW dapat tercapai dalam satu dekade ke depan.
“(Pembangkit hidro) memerlukan paling tidak US$35 miliar sendiri di bidang investasi ini,” pungkas Suroso.
