Jakarta – Badan Pengelola (BP) BUMN melalui Danantara Indonesia mengusulkan pemberian keringanan pajak kepada Kementerian Keuangan guna mempercepat proses restrukturisasi perusahaan pelat merah.
Usulan tersebut menjadi salah satu poin krusial dalam pertemuan antara Kepala BP BUMN Dony Oskaria dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Rabu (5/8).
Dony menjelaskan bahwa insentif pajak diperlukan agar proses penataan ulang BUMN dapat berjalan lebih efisien sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku.
“Kita kan minta untuk pajaknya, minta keringanan pajak. Dan itu ada undang-undang untuk kita. Prosesnya supaya bisa cepat diselesaikan,” ujar Dony.
Selain membahas insentif fiskal, pertemuan tersebut juga memfokuskan pembahasan pada upaya streamlining atau perampingan organisasi BUMN.
Salah satu agenda utama yang menjadi sorotan dalam perampingan tersebut adalah penyelesaian persoalan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Lebih banyak hari ini kita bahas mengenai streamlining, lalu di antaranya KCIC kita bahas,” ungkapnya.
Dony menegaskan bahwa pihaknya dan Kementerian Keuangan memiliki kesamaan visi dalam memperbaiki tata kelola BUMN ke depan.
“Pada dasarnya saya dan Pak Menkeu satu suara dalam hal apa pun. Pada prinsipnya kita ingin menata dengan sebaik mungkin. Apa yang sudah terjadi, kita rapikan,” tutur mantan Direktur Utama InJourney tersebut.
Terkait skema detail restrukturisasi utang KCIC, Dony menyatakan bahwa pembahasan sudah memasuki tahap finalisasi.
Ia menambahkan bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai skema tersebut nantinya akan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan.
“Kita semuanya terbuka aja. Nanti dibicarakan, sudah finalisasi kan. Soal skema penyelesaian utang KCIC nanti sama Pak Menkeu,” pungkasnya.
