Jakarta – Fenomena penerbitan buku oleh pejabat negara dan lingkaran Istana kini tengah menjadi sorotan di tengah memprihatinkannya kondisi literasi nasional.
Tren ini ditandai dengan langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang merilis 10 buku sekaligus pada 7 Agustus lalu.
Aksi serupa dilakukan oleh Asisten Khusus Presiden, Dirgayuza Setiawan, yang aktif menerbitkan karya mengenai gagasan serta kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa karya yang diterbitkan atau disunting oleh Dirgayuza antara lain berjudul Presiden Solusi, Taste of Nusantara, serta Inilah Prabowo Apa Adanya.
Buku-buku tersebut disinyalir menjadi instrumen strategis bagi para pejabat dalam membangun citra serta memperkuat komunikasi politik di hadapan publik.
Kepedulian terhadap literasi sebenarnya selaras dengan kebiasaan Presiden Prabowo Subianto yang dikenal gemar membaca.
Presiden Prabowo Subianto pernah mengungkapkan bahwa ia selalu menyempatkan diri membaca selama dua hingga empat jam setiap hari sebelum tidur, dikutip dari laporan internal pemerintah, Sabtu (22/8/2026).
Namun, produktivitas literasi di kalangan elit pemerintahan ini tampak kontradiktif dengan krisis akses buku yang masih melanda masyarakat luas.
Kesenjangan distribusi bahan bacaan berkualitas menjadi penghambat utama bagi upaya peningkatan indeks literasi di berbagai daerah.
Situasi ini semakin diperparah dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang memukul telak operasional Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sepanjang tahun 2026.
Data menunjukkan alokasi anggaran Perpusnas tahun ini hanya sebesar Rp378 miliar.
Angka tersebut mengalami penyusutan drastis sebesar 47,6% dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp721,7 miliar.
Pemangkasan anggaran ini secara langsung membatasi kemampuan Perpusnas dalam menyalurkan bantuan buku ke pelosok negeri.
Layanan yang terdampak mencakup pengiriman bantuan ke perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, hingga puskesmas.
Selain itu, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pengembangan sarana perpustakaan di daerah juga terancam mengalami kendala serius.
Kondisi ini menjadi tantangan berat mengingat kualitas literasi Indonesia masih berada di posisi yang cukup rendah dalam skala global.
Merujuk pada data Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, skor membaca Indonesia hanya mencapai 359 poin.
Capaian tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-63 dari total 81 negara yang disurvei.
Persoalan distribusi juga menjadi catatan kritis berdasarkan data Perpustakaan Nasional tahun 2021.
Rasio ketersediaan buku di Indonesia tercatat sangat timpang dengan perbandingan satu buku harus dibagi oleh sekitar 90 penduduk.
Kesenjangan ini menunjukkan bahwa akses terhadap ilmu pengetahuan masih menjadi barang mewah bagi sebagian besar masyarakat.
Di tengah gencar-gencarnya pejabat menerbitkan buku untuk kepentingan citra, urgensi perbaikan akses literasi bagi rakyat tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara optimal.
