Jakarta – Pemerintah pusat secara resmi menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menuntaskan krisis pemadaman listrik yang melanda berbagai wilayah di Kalimantan.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk mengambil langkah konkret dalam menangani gangguan suplai energi di pulau tersebut.
Instruksi ini disampaikan Presiden Prabowo usai pertemuan dengan Bahlil di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/8/2026).
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa pihaknya telah mengidentifikasi adanya titik-titik pemadaman yang masih terjadi di sejumlah daerah.
“Kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik. Karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik,” ujar Bahlil dikutip dari Pernyataan Resmi Menteri ESDM, Selasa (4/8/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa akar masalah dari gangguan listrik ini bersumber pada kurangnya aktivitas pemeliharaan fasilitas kelistrikan milik PT PLN.
Selain itu, gangguan pada jaringan induk turut memperburuk stabilitas pasokan listrik ke pelanggan.
“Jadi ada pemeliharaan. Bahkan ada beberapa, konon cerita, dari PLN terkait dengan jaringan induk juga. Tapi kami akan selesaikan dalam waktu dekat,” ucap Bahlil.
Sebelum instruksi presiden turun, keresahan masyarakat terkait krisis listrik telah memuncak sejak Juni 2026.
Ombudsman Kalimantan Selatan mencatat lonjakan laporan dari warga di Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, hingga Barito Kuala.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, menyebut masyarakat mengeluhkan durasi pemadaman yang mencapai empat hingga lima jam setiap harinya.
“Warga mengeluhkan meningkatnya frekuensi pemadaman listrik sejak Juni 2026 yang terjadi hampir setiap hari dengan durasi rata-rata empat hingga lima jam,” ungkap Hadi sebagaimana dilansir Laporan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, 30 Juli 2026.
Selain frekuensi yang tinggi, masyarakat juga menyoroti ketidakterbukaan informasi dari pihak PLN.
Laporan yang masuk ke Ombudsman menyebutkan bahwa pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile seringkali tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai.
Kondisi ini berdampak luas, mulai dari kerusakan peralatan elektronik hingga gangguan pada aktivitas ekonomi warga.
Menanggapi desakan tersebut, pihak PLN telah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
PLN mengonfirmasi bahwa kendala teknis terjadi pada pembangkit Tanjung Power Indonesia dan SKS Listrik Kalimantan.
Selain itu, terdapat pekerjaan pemeliharaan rutin di PLTU Asam-Asam yang menyebabkan pengurangan beban sistem.
Pihak PLN menyatakan bahwa proses pemulihan di Tanjung Power Indonesia telah rampung sepenuhnya.
Sementara itu, perbaikan pada SKS Listrik Kalimantan dijadwalkan selesai pada 5 Agustus 2026.
Adapun pemeliharaan di PLTU Asam-Asam ditargetkan tuntas pada 29 Agustus 2026 mendatang.
