Jakarta – Kebijakan fiskal dan moneter selama satu dekade terakhir dinilai belum optimal dalam memacu gairah sektor swasta di Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti rendahnya ekspansi kredit dan uang primer sebagai indikator utama penghambat pertumbuhan sektor non-pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam forum ‘Sarasehan 100 Ekonom Indonesia’ di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dia secara spesifik membandingkan dinamika ekonomi era pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Purbaya, pertumbuhan base money atau uang primer (M0) pada masa pemerintahan SBY tercatat mencapai rata-rata 18 persen per tahun.
“Kalau hitungan kami waktu zaman Pak SBY itu base money itu tumbuhnya rata-rata 18% lah, kredit tumbuhnya 22% selama 10 tahun rata-rata,” ujar Purbaya dikutip dari Sarasehan 100 Ekonom Indonesia (3/9/2026).
Kontras dengan capaian tersebut, pertumbuhan M0 pada era Presiden Jokowi hanya berkisar di angka 7 persen.
Sementara itu, laju pertumbuhan kredit dalam kurun waktu yang sama hanya berada di rentang 5 persen hingga 7 persen.
Purbaya berpendapat, kondisi moneter yang ketat tersebut berdampak langsung pada perlambatan aktivitas bisnis di luar sektor pemerintahan.
“Jadi, pada zaman 10 tahun terakhir itu boleh dibilang private sector atau non-government sector tumbuhnya amat lambat atau kebijakan fiskal dan moneter tidak mendukung sektor di luar pemerintahan,” ucapnya.
Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah kini mulai mengalihkan strategi kebijakan untuk lebih berpihak pada ekspansi swasta.
Salah satu inovasi yang diterapkan adalah optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) guna menambah likuiditas perbankan nasional.
Pemerintah berencana memindahkan sebagian dana dari Bank Indonesia ke perbankan dengan skema bunga yang kompetitif.
Langkah ini diambil agar tidak membebani anggaran negara, namun tetap efektif menggerakkan roda perekonomian.
“Kami pakai yang disebut creative innovative financing atau innovative fiscal policy. Yang saya pindahkan uang dari SAL dari BI ke bank itu dengan bunga yang sama. Jadi untuk saya, cost-nya zero tapi uang yang di bank menggerakkan ekonomi,” tegas Purbaya.
Pemerintah menargetkan peningkatan likuiditas ini mampu menekan suku bunga perbankan agar aktivitas investasi kembali bergairah.
Purbaya menekankan bahwa penggunaan instrumen SAL hanyalah langkah awal untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar.
Tujuan utamanya adalah memastikan ketersediaan likuiditas yang cukup agar ekonomi nasional tumbuh mendekati potensi maksimalnya.
Pemerintah juga berencana memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dalam mengelola suplai uang di pasar.
Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dipandang sebagai prasyarat mutlak untuk membangkitkan sektor non-pemerintah.
Penguatan sektor swasta menjadi krusial guna menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Purbaya menambahkan, pertumbuhan ekonomi minimal di angka 6 persen hingga 6,5 persen sangat dibutuhkan saat ini.
Target pertumbuhan tersebut dinilai krusial untuk menciptakan lapangan kerja formal bagi masyarakat.
Selain itu, pertumbuhan tinggi juga diharapkan mampu membalikkan tren deindustrialisasi yang sempat mengkhawatirkan.
“Kita tuh bisa menciptakan lapangan kerja formal yang berkesinambungan kalau tumbuhnya di atas 6 di atas 6,5 lah kira-kira itu,” pungkasnya.
