Jakarta – Pemerintah menjamin ketersediaan stok beras di seluruh jaringan ritel modern tetap stabil meskipun tengah dilakukan penarikan produk beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar gizi.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa langkah antisipasi telah disiapkan untuk mencegah kelangkaan di tingkat konsumen.
Pemerintah akan mengoptimalkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang kini berganti jenama menjadi Beras Kita.
“Bulog kan sudah menyampaikan untuk memasok 1 juta ton Beras Kita,” ujar Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/9).
Kepastian pasokan tersebut didasarkan pada hasil koordinasi antara Perum Bulog dan Kementerian Koordinator bidang Pangan.
Langkah ini diambil untuk meredam kekhawatiran masyarakat terkait isu kelangkaan beras premium yang sempat muncul di pasar ritel.
Sebelumnya, sejumlah pedagang ritel sempat beralih menyediakan beras fortifikasi, yang kemudian memicu ketidakseimbangan stok di lapangan.
Kementerian Perdagangan memastikan bahwa distribusi Beras Kita tidak hanya menyasar ritel modern, tetapi juga menyasar pasar rakyat secara masif.
Upaya ini dilakukan sebagai respons atas temuan Kementerian Pertanian mengenai ketidaksesuaian kandungan gizi pada produk beras fortifikasi yang beredar.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pengujian laboratorium secara komprehensif terhadap puluhan merek beras.
“Katanya fortifikasi. Setelah kita cek di lab, ada empat lab, kredibel. Kita cek ternyata tidak sesuai dengan levelnya,” ujar Amran dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (15/9).
Hasil pengujian menunjukkan sebanyak 25 merek beras tidak memenuhi kadar zat gizi yang tercantum pada label kemasan produk.
Angka tersebut diperoleh setelah otoritas terkait melakukan pemeriksaan terhadap 27 merek beras fortifikasi yang beredar luas di pasaran.
Pemerintah menggunakan empat laboratorium kredibel untuk mengukur kandungan vitamin dan mineral dalam sampel beras tersebut.
Kementerian Pertanian kini tengah memproses penarikan produk-produk yang terbukti tidak sesuai dengan standar label yang dipasang.
Selain penarikan barang dari rak penjualan, pemerintah juga akan mencabut izin produksi bagi perusahaan yang terlibat.
Pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan regulasi yang berlaku demi perlindungan konsumen.
Meskipun sanksi hukum spesifik belum diumumkan secara rinci, tindakan administratif dipastikan akan terus berjalan.
Langkah pengawasan ini bertujuan untuk memastikan setiap produk pangan yang diklaim memiliki nilai gizi tambahan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Diharapkan, masuknya suplai Beras Kita secara masif dapat mengisi kekosongan stok yang ditinggalkan oleh produk beras fortifikasi yang ditarik.
Stabilitas harga dan ketersediaan barang di pasar akan terus dipantau secara ketat oleh Kementerian Perdagangan dan instansi terkait.
Konsumen diimbau untuk tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di ritel modern dalam beberapa waktu ke depan.
