Caracas – Warga Venezuela kini harus merogoh kocek lebih dalam untuk mengajukan visa ke Amerika Serikat. Kebijakan baru AS mewajibkan warga dari 38 negara, termasuk Venezuela, membayar jaminan (bond) hingga 15.000 dollar AS (sekitar Rp 251 juta) saat mengajukan visa kunjungan (B1/B2).
Kebijakan yang akan berlaku mulai 21 Januari 2026 ini, muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Venezuela, menyusul operasi penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh AS.
Menurut keterangan resmi Departemen Luar Negeri AS, jaminan ini ditujukan bagi warga dari 38 negara, mayoritas dari Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan.
Setiap warga negara yang bepergian dengan paspor dari daftar negara yang ditetapkan dan memenuhi syarat untuk visa B1/B2 harus menyerahkan jaminan sebesar 5.000, 10.000, atau 15.000 dollar AS. Besaran jaminan ditentukan saat wawancara visa.
Pemohon visa juga wajib menyetujui ketentuan jaminan melalui platform pembayaran Pay.gov milik Departemen Keuangan AS sebelum proses visa dilanjutkan.
Kebijakan ini menyasar terutama pemohon visa turis dan bisnis, yang dianggap berisiko tinggi untuk tinggal melebihi masa berlaku visa (overstay). Pemerintah AS mengklaim jaminan ini untuk mencegah pelanggaran tersebut.
Langkah ini merupakan perluasan dari program awal yang diluncurkan pada Agustus 2025. Pemerintah AS menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk meningkatkan keamanan dalam negeri.
Namun, pembayaran jaminan tidak otomatis menjamin persetujuan visa. Jaminan tersebut dapat dikembalikan jika visa ditolak atau jika pemohon memenuhi semua ketentuan visa selama kunjungannya di AS.
Sejumlah pihak menilai kebijakan ini sebagai bagian dari kebijakan imigrasi dan keamanan yang semakin ketat oleh pemerintahan AS. Kelompok hak asasi manusia mengkritik kebijakan ini karena dinilai menghambat proses hukum yang adil dan kebebasan berekspresi.
Sejak menjabat kembali pada Januari 2025, pemerintahan AS menerapkan berbagai kebijakan terkait imigrasi dan visa, termasuk deportasi besar-besaran, pencabutan visa dan kartu hijau, serta pemeriksaan riwayat media sosial dan pernyataan publik para pelamar visa.
