Jakarta – Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan strategis dinilai menjadi celah kerentanan ekonomi nasional di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah. Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mendesak pemerintah untuk segera mempercepat swasembada pangan guna meminimalisir dampak pelemahan mata uang terhadap biaya produksi petani dan nelayan.
Rina menyoroti bahwa lonjakan kurs dolar AS saat ini berisiko memicu efek domino yang mencekik pelaku usaha di sektor hulu. Pasalnya, kebutuhan pokok seperti kedelai, gandum, garam industri, hingga bahan baku pakan ternak masih sangat bergantung pada pasar luar negeri.
“Yang menjadi perhatian kami bukan sekadar pergerakan kurs, melainkan dampaknya terhadap biaya produksi dan ketahanan pangan nasional. Jika biaya impor meningkat, maka tekanan terhadap harga pangan dan biaya produksi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha perikanan juga akan semakin besar,” tegas Rina dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/6/2026).
Terkait pelemahan rupiah, politisi Fraksi PKB ini menyarankan pemerintah untuk melakukan evaluasi objektif dengan membandingkan kondisi Indonesia terhadap negara tetangga di ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Menurutnya, jika pelemahan terjadi merata di kawasan, maka tekanan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya angka kurs rupiah terhadap dolar AS, tetapi juga bagaimana posisi Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga. Jika pelemahan mata uang terjadi hampir merata di kawasan, maka tekanan tersebut lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal,” ungkapnya.
Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak lengah. Jika pelemahan rupiah di Indonesia ternyata lebih dalam dibandingkan negara mitra, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi total terhadap faktor domestik, termasuk arus modal keluar dan sentimen pasar.
Sebagai solusi jangka panjang, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk memperkuat industri pakan lokal, mengembangkan benih unggul nasional, serta menyalurkan subsidi yang tepat sasaran. Langkah-langkah ini dinilai krusial untuk membentengi kedaulatan ekonomi bangsa dari dinamika global yang tidak menentu.
