Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4), Bahlil juga menjelaskan sejumlah alasan mengapa industri LPG domestik belum berkembang kuat.
Bahlil mengatakan kebutuhan LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, produksi dalam negeri baru berkisar 1,6 juta hingga 1,7 juta ton, sedangkan sisanya sekitar 7 juta ton masih dipenuhi lewat impor.
“Saya juga melaporkan tentang bagaimana kita mencari langkah-langkah alternatif terkait substitusi impor LPG kita. Kita tahu bahwa LPG kita, konsumsi kita 8,6 juta ton per tahun. Dari 8,6 juta ton itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta ton yang produksinya dalam negeri, selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Menurut Bahlil, tingginya ketergantungan impor itu sudah berlangsung lama sejak pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG. Sejak program itu bergulir, kebutuhan tabung gas melonjak, sementara pasokan bahan baku dalam negeri tidak tumbuh secepat konsumsi masyarakat.
Ia menyebut hambatan utama pembangunan industri LPG nasional terletak pada keterbatasan bahan baku. LPG diproduksi dari propana dan butana atau C3 dan C4, tetapi produksi kedua komponen itu di Indonesia masih belum besar.
“Saya juga melaporkan bahwa untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya. Salah satu problem kita di Indonesia kenapa tidak bisa membangun industri LPG adalah bahan baku LPG itu C3, C4, dan itu produksi kita tidak terlalu banyak,” ujarnya.
Untuk mengurangi ketergantungan impor, pemerintah kini menyiapkan beberapa opsi substitusi. Salah satu yang masih dikaji adalah pengembangan dimethyl ether atau DME berbasis batu bara kalori rendah.
Bahlil mengatakan skema itu pernah didorong sebagai pengganti LPG rumah tangga. Menurut dia, Indonesia memiliki cadangan batu bara yang melimpah sehingga opsi ini tetap dipertimbangkan.
“Kemudian kita cari alternatif, kita konversi untuk melakukan DME dari batu bara low calorie. Itu salah satu alternatif,” ujar Bahlil.
Selain DME, pemerintah juga membahas pengembangan compressed natural gas atau CNG sebagai pengganti LPG pada sektor tertentu yang memungkinkan memakai gas terkompresi. Opsi ini disebut masih dalam tahap pembahasan akhir.
“Alternatif ketiga, sekarang lagi masih dalam pembahasan yang tadi saya laporkan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita dorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan,” tuturnya.
