Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas berbagai praktik ilegal yang selama ini menggerogoti kekayaan negara.
Langkah tegas ini diambil pemerintah guna memastikan aset negara tidak lagi bocor akibat aktivitas terlarang.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7), Prabowo menyoroti maraknya pertambangan ilegal, perkebunan ilegal, hingga pembalakan liar.
Ia juga menegaskan bahwa praktik penyelundupan, under-invoicing, serta transfer pricing merupakan tindak pidana yang tidak dapat ditoleransi.
“Yang tidak rasional adalah illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyelundupan, underinvoicing, transfer pricing. Itu adalah fraud, itu adalah pidana,” tegas Prabowo.
Upaya penertiban ini dilakukan seiring dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.
Lembaga ini berfungsi sebagai dana kedaulatan (sovereign wealth fund) pertama yang mengonsolidasikan aset negara agar lebih terkelola dengan rapi.
Prabowo mengungkapkan bahwa Danantara kini mengelola aset negara dengan nilai fantastis, yakni lebih dari US$1 triliun atau setara Rp17.960 triliun.
“Kita telah berhasil membangun satu dana kedaulatan yang kita sebut Danantara. Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan, aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, di-manage dengan rapi,” jelasnya.
Nama Danantara sendiri merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara yang bermakna energi masa depan bagi tanah air.
Presiden menekankan bahwa konsolidasi aset ini bertujuan agar kekayaan negara yang selama ini tersebar dapat terpantau dan dimanfaatkan secara optimal.
Dana tersebut diproyeksikan menjadi cadangan strategis untuk mendukung pembangunan jangka panjang bagi generasi mendatang.
“Ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia, untuk anak, cucu, dan cicit kita,” pungkas Prabowo.
