Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa wacana bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp5,4 juta bukanlah program baru yang akan dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat. Angka tersebut hanyalah ilustrasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial yang sudah ada saat ini.
Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jodi Mahardi, meluruskan kesalahpahaman publik terkait informasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa besaran bantuan yang diterima setiap rumah tangga akan bervariasi, tergantung pada kondisi dan tingkat kelayakan masing-masing penerima.
“Angka Rp5,4 juta bukan merupakan program bantuan tunai baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara. Angka tersebut murni merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial yang sudah ada,” ujar Jodi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6).
Saat ini, pemerintah tengah berupaya melakukan transformasi tata kelola perlindungan sosial agar lebih terintegrasi. Fokus utamanya adalah memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan penyaluran bantuan lebih presisi, transparan, dan tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Reformasi kebijakan ini, lanjut Jodi, tidak bertujuan untuk mengurangi program yang sudah berjalan. Sebaliknya, pemerintah ingin meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan melalui sistem yang lebih modern.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran khusus bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyinggung rencana perubahan skema penyaluran bansos melalui sistem Digital Single ID. Sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) ini ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun untuk memetakan penerima manfaat secara lebih akurat.
Luhut menyebutkan bahwa integrasi data melalui Digital Single ID akan membuat penyaluran bantuan langsung tunai menjadi lebih terukur. Saat ini, pemerintah masih melakukan uji coba digitalisasi penyaluran bansos di sejumlah daerah sebelum nantinya diterapkan secara nasional.
