Halmahera Tengah – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, mengoptimalkan dana bagi hasil hilirisasi nikel untuk mendanai berbagai program jaminan sosial bagi warganya. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, menegaskan bahwa seluruh pendapatan dari sektor hilirisasi dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik dan bantuan langsung.
“Dana bagi hasil itu saya kembalikan ke masyarakat,” ujar Ikram, Selasa (9/6).
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian insentif bagi ibu hamil dan menyusui. Setiap ibu yang terdata di posyandu akan menerima bantuan sebesar Rp1 juta per bulan selama 15 bulan, yang mencakup masa kehamilan hingga enam bulan pascamelahirkan.
Selain itu, pemerintah daerah memberikan perhatian khusus bagi kelompok rentan. Orang tua tunggal dan warga lanjut usia mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp500 ribu setiap bulannya.
Di sektor pendidikan, Pemkab Halmahera Tengah menjamin akses belajar gratis bagi warganya, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga jenjang doktoral (S3).
“Saya berikan beasiswa, dan pendidikan gratis itu mulai dari PAUD sampai S3,” jelasnya.
Tak hanya pendidikan, sektor kesehatan pun menjadi prioritas. Warga yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) daerah tersebut mendapatkan layanan kesehatan gratis, bahkan hingga ke luar negeri.
“Kesehatan itu masyarakat Halmahera Tengah dengan NIK 8202, dia berobat sampai dimanapun, di Singapura pun kami bayar, pemerintah membayar,” tambah Ikram.
Selain program bantuan sosial, pemerintah daerah juga fokus pada pemenuhan kebutuhan papan. Hingga saat ini, sebanyak 2.906 unit rumah layak huni telah dibangun untuk masyarakat setempat.
“Rumah Layak Huni, saya bangun sudah 2.906 unit,” pungkasnya.
