La Paz – Dana Moneter Internasional (IMF) resmi memberikan suntikan dana bantuan senilai USD 1,9 miliar atau setara Rp 33,9 triliun kepada pemerintah Bolivia.
Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk memulihkan stabilitas makroekonomi sekaligus menopang perekonomian negara tersebut yang tengah terpuruk.
Pencairan dana tahap awal sebesar USD 214 juta telah dikonfirmasi sebagai bagian dari paket penyelamatan tersebut.
Dewan Eksekutif IMF menyatakan bahwa dukungan finansial ini bertujuan melindungi rumah tangga yang rentan di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Informasi ini disampaikan melalui pernyataan resmi IMF, Minggu (4/10/2026).
Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, menghadapi tantangan besar sejak menjabat hampir satu tahun lalu.
Pemerintahannya mewarisi defisit fiskal yang cukup dalam serta penyusutan ekonomi akibat inflasi yang melonjak tinggi.
Selain itu, cadangan devisa negara menipis drastis dibarengi dengan penurunan produksi gas alam yang menjadi tulang punggung ekspor Bolivia.
Kesepakatan ini mendapatkan lampu hijau dari Senat Bolivia pada September lalu setelah melalui proses negosiasi panjang sejak Juli.
Program pembiayaan ini dirancang untuk durasi 36 bulan dengan masa pelunasan hingga 10 tahun.
Tingkat bunga yang ditetapkan berkisar antara 3 persen hingga 3,5 persen.
Pencairan dana tahap berikutnya akan bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam tinjauan program yang dilakukan secara berkala.
Wakil Direktur Pelaksana IMF, Nigel Clarke, menegaskan pentingnya langkah ini bagi stabilitas jangka panjang.
“Keberlanjutan fiskal merupakan jangkar utama program ini, sembari memperkuat dukungan bagi rumah tangga yang rentan,” ujar Clarke dalam pernyataan IMF.
Fokus utama dari program ini adalah pembangunan kembali cadangan devisa dan perbaikan keuangan publik.
IMF juga mendorong sektor swasta agar berperan lebih aktif dalam memimpin pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sebelumnya, Bolivia terjebak dalam kelangkaan dolar yang parah serta gejolak sosial akibat kebijakan pemangkasan belanja pemerintah.
Pemerintah juga mulai mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani anggaran negara.
Reformasi bank sentral menjadi salah satu syarat penting untuk memperkuat kredibilitas kebijakan moneter.
IMF menekankan perlunya menghentikan praktik bank sentral dalam membiayai defisit anggaran secara langsung.
Peningkatan independensi, tata kelola, dan akuntabilitas bank sentral menjadi poin krusial yang harus segera direalisasikan.
Presiden Paz sendiri telah menyatakan keterbukaan terhadap investasi swasta melalui rencana regulasi sektor hidrokarbon dan pertambangan.
Pemerintah bahkan berencana merestrukturisasi atau menutup sejumlah perusahaan milik negara yang terus merugi.
Rezim nilai tukar tetap yang telah bertahan selama 15 tahun kini telah ditinggalkan oleh dewan bank sentral baru.
Meski menghadapi protes masyarakat, pemerintah tetap menjalankan penghapusan subsidi bensin secara bertahap.
Status keadaan darurat pun telah ditetapkan dan diperpanjang hingga Desember mendatang untuk menjaga stabilitas domestik.
IMF memproyeksikan bahwa kesepakatan ini dapat memicu tambahan pembiayaan hingga USD 4 miliar dari lembaga multilateral lainnya.
