Jakarta – Pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dengan memperluas diversifikasi sumber pasokan dan mengurangi ketergantungan pada kawasan tertentu di tengah ketidakpastian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah itu dilakukan dengan memperluas kerja sama pasokan energi dari sejumlah negara, termasuk Nigeria, Gabon, dan negara alternatif lainnya, untuk menjaga keamanan pasokan energi Indonesia.
Dalam acara National Seminar on Indonesia OECD Accession & Private Sector Implications, Selasa (21/4), Airlangga menegaskan kebijakan adaptif dibutuhkan agar Indonesia tetap tangguh menghadapi situasi global yang dinamis.
“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memastikan ketahanan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Upaya diversifikasi energi, penguatan kapasitas domestik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Airlangga.
Di sektor hilir, pemerintah juga mengoptimalkan kerja sama regional untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar olahan. Di saat yang sama, kapasitas produksi dalam negeri terus ditingkatkan, termasuk percepatan pemanfaatan biofuel melalui peningkatan mandatori pencampuran biodiesel.
Kebijakan itu ditujukan untuk menekan ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Pemerintah juga menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) dan mendorong bauran energi yang lebih beragam guna menjaga stabilitas harga. Dengan cara ini, gejolak harga komoditas global diharapkan tidak langsung membebani masyarakat.
Penguatan tak hanya dilakukan di sektor energi. Pemerintah juga memperkuat ketahanan pangan dan pupuk melalui pengendalian harga gas untuk produksi pupuk serta peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.
Indonesia bahkan mencatat surplus pada sejumlah jenis pupuk dan mulai memenuhi permintaan ekspor dari beberapa negara. Langkah ini menjadi bagian dari pembelajaran atas berbagai krisis global, termasuk pandemi, untuk memastikan ketahanan nasional yang lebih baik.
Ke depan, pemerintah menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi agar Indonesia bisa mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Target itu didorong oleh penguatan konsumsi domestik sebagai penopang utama ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kolaborasi global.
Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi masa depan berbasis teknologi, termasuk ekosistem semikonduktor dan transformasi digital, sebagai pilar baru pertumbuhan nasional.
Di sisi lain, aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sekaligus mempercepat transformasi menuju negara maju.
Penyelarasan dengan standar OECD diyakini dapat memperbaiki kualitas kebijakan dan regulasi agar sejalan dengan praktik terbaik internasional. Dampaknya diharapkan memperkuat daya saing, kredibilitas global, dan kepercayaan investor.
Langkah itu juga diharapkan mendorong masuknya investasi berkualitas, memperdalam perdagangan, memperluas akses pasar, serta memperkuat kolaborasi teknologi.
“Aksesi OECD merupakan upaya strategis untuk memperkuat kelembagaan dan mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam mempercepat reformasi di sektor ekonomi, pemerintahan, dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Airlangga.
Proses aksesi Indonesia ke OECD kini telah memasuki tahap peninjauan teknis setelah penyerahan Memorandum Awal. Tahap ini menuntut koordinasi kuat lintas kementerian dan lembaga, penyusunan respons berbasis bukti, dan kemampuan menerjemahkan standar OECD menjadi reformasi yang sesuai dengan kondisi nasional.
Ke depan, proses tersebut akan mencakup penilaian yang lebih mendalam terhadap tingkat keselarasan Indonesia dengan standar OECD. Sektor swasta juga akan dilibatkan melalui misi pencarian fakta dan konsultasi terarah untuk mendukung implementasi reformasi prioritas.
Aksesi ke OECD disebut sebagai kerja nasional yang membutuhkan kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta. Sebab, cakupan kebijakannya luas dan berdampak langsung pada dunia usaha di Indonesia.
Karena itu, pemerintah akan terus mendorong berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat pemahaman, meningkatkan koordinasi, dan membangun kolaborasi antarpemangku kepentingan selama proses aksesi berlangsung.
Pemerintah juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai representasi sektor swasta agar perspektif dunia usaha tercermin dalam setiap tahapan proses.
Keterlibatan sektor swasta dinilai penting untuk menyelaraskan prioritas reformasi, memastikan kebijakan yang dihasilkan praktis dan implementatif, serta mengakomodasi masukan dan peluang dari pelaku industri.
Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Britania Raya melalui program Growth Gateway. Dukungan itu mencakup penguatan kelembagaan desain tim nasional atau PMO unit, peningkatan kapasitas sektor publik, dan penguatan keterlibatan sektor swasta.
Sejumlah pihak turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya British Ambassador to Indonesia and Timor Leste, Chairman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), Head of OECD Jakarta Office, serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian.
