Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi melakukan pelantikan terhadap ratusan pejabat eselon II, eselon III, serta kepala lembaga di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (11/9/2026).
Langkah strategis ini didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 176/2026 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Sejumlah pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) turut tercakup dalam daftar rotasi dan promosi jabatan tersebut.
Purbaya menekankan bahwa perombakan struktur ini merupakan bagian integral dari upaya organisasi untuk terus beradaptasi dengan dinamika ekonomi nasional.
“Pelantikan ini bukan sekedar pergantian posisi atau perubahan tempat bekerja, tetapi merupakan bagian dari proses organisasi untuk memastikan Kementerian Keuangan terus bergerak, beradaptasi, dan bekerja semakin baik,” ujarnya dalam acara pelantikan di Gedung Kemenkeu, Kamis (10/9/2026).
Para pejabat yang baru dilantik kini memikul tanggung jawab besar dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar berjalan lebih responsif.
Purbaya menginstruksikan agar setiap unit kerja mampu menerjemahkan visi kementerian ke dalam eksekusi kebijakan yang nyata di lapangan.
Prioritas utama yang ditekankan menteri adalah akselerasi kinerja APBN sebagai motor penggerak ekonomi tanpa menciptakan beban tambahan bagi masyarakat.
“APBN harus bekerja lebih cepat untuk perekonomian, penerimaan harus semakin kuat tanpa menambah beban baru kepada masyarakat, belanja harus lebih efektif, sistem perpajakan harus dibenahi, dan semua itu harus dilakukan dengan tetap menjaga disiplin fiskal,” tegas Purbaya.
Dalam arahannya, ia menuntut peningkatan kualitas belanja negara agar dampak anggaran lebih dirasakan langsung oleh publik.
Selain itu, efektivitas sistem perpajakan menjadi poin krusial yang memerlukan perbaikan dari sisi administrasi dan tata kelola.
Purbaya mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak terjebak dalam rutinitas administratif yang monoton.
“Masih ada proses bisnis yang harus diperbaiki, pelayanan yang harus dipercepat, penerimaan yang harus diperkuat, dan kualitas belanja yang harus terus ditingkatkan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa setiap posisi telah melalui seleksi ketat berdasarkan kapasitas dan kompetensi profesional individu.
“Penyegaran dalam organisasi diperlukan untuk memastikan setiap posisi diisi oleh orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi,” ungkapnya.
Data terbaru menunjukkan hingga Juli 2026, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.224,3 triliun atau tumbuh 23,7 persen secara tahunan.
Purbaya memastikan capaian tersebut diraih tanpa adanya kenaikan tarif pajak maupun pengenaan pajak baru.
Strategi Kemenkeu saat ini berfokus pada pengawasan ketat, perbaikan tata kelola, serta penutupan celah kebocoran penerimaan.
Sementara itu, belanja negara tercatat mencapai Rp1.969,6 triliun dengan defisit yang tetap terkendali pada angka 0,91 persen terhadap PDB.
Meskipun kondisi fiskal stabil, Purbaya tetap waspada terhadap potensi permintaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dari kementerian atau lembaga lain di masa mendatang.
