Jakarta – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 yang akan berlangsung di New Delhi, India, pada 12-13 September 2026, dipandang sebagai momentum krusial bagi negara-negara Global South untuk merombak peta jalan industri mineral kritis dunia.
Lembaga-lembaga pendukung transisi energi mendorong agar forum ini menjadi panggung kolaborasi strategis dalam membangun ekosistem industri dan pasar mineral kritis secara kolektif.
Langkah ini dinilai sebagai upaya krusial agar negara-negara berkembang tidak terus-menerus terjebak dalam peran sebagai pengekspor bahan mentah atau produk setengah jadi.
Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menegaskan perlunya peningkatan kerja sama regional yang lebih konkret di antara anggota BRICS.
Ia menyatakan bahwa BRICS harus mampu memposisikan diri sebagai basis industri sekaligus pasar utama bagi hilirisasi mineral kritis secara mandiri.
“Perlu ada peningkatan kerja sama regional, serta upaya menjadikan BRICS dan pasar-pasar negara berkembang sebagai basis industri sekaligus pasar dari hilirisasi mineral kritis sendiri. Saya rasa itu-lah tujuan yang patut kita upayakan,” ujar Putra Adhiguna dalam Webinar Brazil and Indonesia in the Global Critical Mineral Races, Rabu (9/9).
Putra mencatat bahwa Indonesia saat ini menjadi acuan hilirisasi mineral di kawasan Global South.
Namun, ia mengkritik model yang diterapkan Indonesia karena masih memiliki keterbatasan yang signifikan.
Menurutnya, Indonesia cenderung memacu investasi hilirisasi dalam tempo cepat hingga mampu mendisrupsi pasar global, namun minim peta jalan yang jelas.
Ketiadaan transparansi data aliran nikel menyebabkan tolok ukur kemajuan hilirisasi di dalam negeri menjadi kabur dan sulit dinilai.
Ia menambahkan, hilirisasi nikel yang selama ini menjadi narasi utama pemerintah belum menyentuh level produk akhir.
Kondisi ini, menurut dia, menunjukkan bahwa hilirisasi mineral kritis nasional masih terjebak dalam pola pikir ekstraktivisme, bukan industrialisasi yang berkelanjutan.
“Sebagai produsen nikel hingga 60-65 persen dari global, Indonesia sebenarnya bisa membuka pintu investasi, namun dengan syarat standar ESG tinggi dan rendah emisi,” kata Putra.
Ia menyoroti bahwa pengaruh kuat Indonesia seringkali terbentur oleh kepentingan politik dalam investasi yang masuk.
Pandangan senada diungkapkan oleh Executive Director Instituto E+ Transição Energética, Rosana Santos.
Ia menekankan bahwa kebijakan mineral kritis harus disinergikan dengan kebijakan industri secara luas.
Rosana menyoroti Brasil yang memiliki 25 persen cadangan tanah jarang dunia, namun hanya berkontribusi satu persen terhadap produksi global.
Brasil tercatat telah menghentikan ekspor bijih niobium sejak era 1970-an, namun pengolahannya baru mencapai tahap ferroniobium.
Produk tersebut masih jauh dari kategori material bernilai tambah tinggi, seperti komponen elektronik atau material superkonduktor.
“Kami memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana mengubah mineral kritis menjadi sumber kesejahteraan di negara-negara BRICS,” ungkap Rosana.
Ia memperingatkan agar negara-negara anggota BRICS tidak mengulangi kesalahan masa lalu dengan hanya mengekspor barang setengah jadi.
Menurut Rosana, BRICS memiliki potensi besar untuk menggabungkan kekuatan dalam membangun industri yang berorientasi pasar global.
Pengembangan industri tersebut harus tetap mengedepankan aspek kedaulatan negara, standar upah pekerja, serta dampak lingkungan yang ketat.
“Ini harus berubah, dan BRICS bisa jadi jalannya,” tegas Rosana.
Forum BRICS sendiri kini beranggotakan 11 negara, termasuk Indonesia, Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran.
