Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendesak pelaku industri plastik untuk menahan kenaikan harga secara berlebihan di tengah lonjakan biaya bahan baku. Langkah ini krusial untuk mencegah dampak lanjutan terhadap harga pangan, terutama minyak goreng.
“Jangan lah (naikkan harga plastik), (boleh) naik-naik lah dikit, tapi jangan naik banyak banget,” tegas Amran di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).
Ia menekankan bahwa komoditas strategis seperti minyak goreng tidak boleh terpengaruh secara signifikan oleh faktor di luar produksi, termasuk biaya kemasan. Pemerintah siap turun tangan jika ditemukan praktik kenaikan harga yang tidak wajar.
“Itu (harga) minyak goreng, enggak boleh macam-macam. Kasih tau aja. Jangan cari persoalan,” tegasnya.
Pemerintah akan menelusuri pihak-pihak yang diduga menaikkan harga secara tidak wajar, termasuk produsen atau distributor dalam rantai pasok.
“Nanti aku suruh cek di mana tempatnya. PT apa yang jual. Coba sebut PT-nya. Aku suruh periksa sekarang,” katanya.
Pemerintah tidak akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng meskipun ada tekanan dari kenaikan biaya plastik.
Amran juga menyoroti fenomena kenaikan harga minyak goreng di tengah produksi yang melimpah. Ia menilai kondisi ini tidak rasional dan mengindikasikan adanya masalah dalam rantai distribusi.
“Sekarang beras melimpah, minyak goreng melimpah, harga naik. Berarti apa, ada mafia di tengahnya. Masuk akal enggak kalau produksi naik 6 juta ton tapi harga tetap naik?” ucapnya.
Produksi minyak sawit mentah (CPO) nasional meningkat signifikan, dengan ekspor mencapai 32 juta ton berdasarkan laporan pelaku industri. Oleh karena itu, tidak logis jika harga minyak goreng tetap tinggi di dalam negeri.
Pemerintah akan berpihak pada masyarakat dan tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan konsumen.
Di tengah tekanan harga plastik, pemerintah mendorong solusi jangka menengah melalui substitusi bahan baku nafta dengan CPO. Langkah ini dinilai memungkinkan karena ketersediaan sawit domestik yang melimpah.
“Ya, enggak masalah (produksi substitusi nafta dari CPO). Bahan baku kita cukup. Lebih dari cukup. Ekspor kita 32 juta ton,” ujarnya.Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendesak pelaku industri plastik untuk menahan kenaikan harga secara berlebihan di tengah lonjakan biaya bahan baku. Langkah ini penting untuk mencegah dampak lanjutan terhadap harga pangan, terutama minyak goreng.
“Jangan lah (naikkan harga plastik), (boleh) naik-naik lah dikit, tapi jangan naik banyak banget,” ujar Amran di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).
Ia menegaskan bahwa komoditas strategis seperti minyak goreng tidak boleh terdampak berlebihan oleh faktor di luar produksi, termasuk biaya kemasan. Pemerintah siap turun tangan jika ditemukan praktik kenaikan harga yang tidak wajar.
“Itu (harga) minyak goreng, enggak boleh macam-macam. Kasih tau aja. Jangan cari persoalan,” tegasnya.
Amran juga memastikan pemerintah akan menelusuri pihak-pihak yang diduga menaikkan harga secara tidak wajar, termasuk produsen atau distributor yang terlibat dalam rantai pasok.
“Nanti aku suruh cek di mana tempatnya. PT apa yang jual. Coba sebut PT-nya. Aku suruh periksa sekarang,” katanya.
Pemerintah tidak akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng meskipun ada tekanan dari kenaikan biaya plastik.
Selain itu, Amran menyoroti fenomena kenaikan harga minyak goreng di tengah kondisi produksi yang disebut melimpah. Ia menilai kondisi tersebut tidak sepenuhnya rasional dan mengindikasikan adanya masalah di rantai distribusi.
“Sekarang beras melimpah, minyak goreng melimpah, harga naik. Berarti apa, ada mafia di tengahnya. Masuk akal enggak kalau produksi naik 6 juta ton tapi harga tetap naik?” ucapnya.
Ia menyebut produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nasional meningkat signifikan dan ekspor mencapai 32 juta ton berdasarkan laporan pelaku industri. Oleh karena itu, tidak logis jika harga minyak goreng tetap tinggi di dalam negeri.
