JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan mega proyek pembangunan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa dengan kebutuhan investasi mencapai Rp 1.100 triliun hingga Rp 1.200 triliun hingga 2045. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk memperkuat konektivitas nasional serta menekan disparitas ekonomi antarwilayah di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan bahwa proyek ini mencakup pembangunan jalur baru dan reaktivasi rel sepanjang 14 ribu kilometer yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Mandat tersebut merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Agus menegaskan bahwa pemerintah tidak akan bergantung sepenuhnya pada APBN untuk mendanai proyek jumbo ini. Pemerintah akan mendorong skema pembiayaan kreatif, termasuk kolaborasi dengan sektor swasta agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara berkelanjutan.
Menurut Agus, pengembangan kereta api di luar Jawa sangat mendesak untuk meningkatkan efisiensi logistik. Saat ini, kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional masih sangat minim, yakni hanya 4 persen untuk angkutan penumpang dan 1 persen untuk logistik. Selain itu, moda transportasi ini dinilai lebih ramah lingkungan dengan emisi gas rumah kaca di bawah 1 persen.
Tantangan teknis di lapangan pun sudah dipetakan. Menurut Agus, setiap pulau memiliki karakteristik unik; Sumatera membutuhkan penguatan jaringan eksisting, Kalimantan memerlukan pembangunan dari nol, sementara Sulawesi menuntut integrasi antara jalur kereta dengan kawasan industri serta komoditas unggulan.
Di sisi lain, para pengamat transportasi memberikan catatan kritis terkait rencana besar tersebut. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang, menyoroti kendala pembebasan lahan yang kerap menjadi penghambat utama dalam proyek trase baru. Ia menekankan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang komprehensif untuk menghindari konflik sosial.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana, mengingatkan pemerintah agar memastikan tingkat permintaan (demand) yang memadai bagi setiap jalur yang dibangun.
Aditya menekankan pentingnya perhitungan bisnis yang matang apabila pemerintah melibatkan pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini bertujuan agar proyek infrastruktur bernilai triliunan rupiah tersebut tidak terbengkalai di kemudian hari dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas.
