Jakarta – Pemerintah pusat resmi melarang pembangunan arena atau venue baru untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan ini diambil untuk mencegah fenomena fasilitas olahraga yang terbengkalai atau mangkrak setelah ajang berakhir.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan, instruksi tersebut datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama pemerintah kini beralih pada efisiensi anggaran dan optimalisasi fasilitas yang sudah ada.
“Bapak Presiden tidak menginginkan adanya pembangunan venue baru. Realitanya, banyak sekali venue setelah PON tidak maksimal penggunaannya, bahkan mangkrak,” ujar Erick usai memimpin rapat koordinasi dengan para gubernur terkait persiapan PON 2028.
Dampak dari kebijakan tersebut, jumlah cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada PON 2028 berpotensi mengalami pengurangan. Erick menyebut, daftar cabor yang ada saat ini belum bersifat final dan masih akan dievaluasi secara menyeluruh.
“Sebenarnya sudah ada edaran, tapi itu bukan harga mati. Kami harus melihat realita apakah sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), apakah fasilitas tersedia di daerah, dan apakah anggarannya mencukupi,” jelasnya.
Meski perampingan jumlah cabor akan dilakukan, pemerintah memastikan tetap memprioritaskan 21 cabang olahraga unggulan yang masuk dalam peta jalan nasional dan Olimpiade. Langkah ini diambil agar PON lebih berorientasi pada peningkatan prestasi atlet, bukan sekadar kuantitas pertandingan.
Ke depan, Kemenpora akan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk menyelaraskan nomor pertandingan. Selain itu, pemerintah juga berencana memperketat aturan perpindahan atlet antarprovinsi guna meminimalisir praktik “bajak-membajak” atlet yang kerap mewarnai perhelatan PON sebelumnya.
