Makassar – Pemerintah menyiapkan pembangunan sekaligus reaktivasi sekitar 14.000 kilometer jalur kereta api di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi untuk memperkuat konektivitas antardaerah serta menekan biaya logistik nasional.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, pengembangan jaringan rel menjadi salah satu agenda besar yang harus dikejar dalam jangka menengah hingga panjang.
“Paling tidak untuk bisa meningkat secara signifikan, kita perlu membangun atau mengembangkan dan mereaktivasi kurang lebih 14.000 km,” kata Agus.
Ia menjelaskan, kebutuhan jalur kereta api di Sumatra masih cukup besar. Saat ini, panjang rel di pulau itu baru 1.871 kilometer, sementara tambahan yang masih dibutuhkan mencapai sekitar 7.837 kilometer.
Di Kalimantan, jaringan kereta api masih belum tersedia sama sekali. Padahal, wilayah itu memerlukan sedikitnya 2.772 kilometer jalur rel.
Sementara di Sulawesi, jalur yang ada baru mencapai 109 kilometer dan masih perlu penambahan sekitar 3.284 kilometer.
Agus menuturkan, program tersebut merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional.
“Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan perkeretaapian tidak bisa dilakukan secara instan. Menurut Agus, proyek ini membutuhkan perencanaan matang, termasuk tahapan quick wins dan dukungan anggaran yang memadai.
“Dan itu tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai,” katanya.
Agus juga menilai kondisi jaringan kereta api nasional masih tertinggal dibandingkan banyak negara lain. Meski begitu, ia meminta kondisi itu dijadikan dorongan untuk bekerja lebih terarah.
“Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah,” jelasnya.
Saat ini, kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional juga masih rendah. Angkutan penumpang baru sekitar 4 persen, sedangkan untuk logistik hanya sekitar 1 persen.
“Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission,” kata Agus.
Selain itu, ia menyoroti ketimpangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian. Menurut dia, gap tersebut perlu segera dikoreksi.
“Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama,” ungkapnya.
Kebutuhan investasi untuk membangun dan mereaktivasi jaringan kereta api hingga 2045 diperkirakan mencapai Rp1.100 triliun sampai Rp1.200 triliun.
“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak,” ujarnya.
Agus menambahkan, arah pengembangan tiap wilayah akan berbeda. Sumatra akan difokuskan pada penguatan dan perluasan, Kalimantan dibangun dari nol, sedangkan Sulawesi diarahkan untuk terhubung dengan kawasan industri.
“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah daerah ikut memperkuat anggaran transportasi publik. Menurut Agus, pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, namun belanja untuk transportasi publik masih rendah.
“Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran,” ujarnya.
Agus menegaskan, pengembangan perkeretaapian harus menyatu dengan tata ruang dan pusat-pusat ekonomi agar manfaatnya optimal.
“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak,” pungkasnya.
