Bukittinggi – Pemerintah Kota Payakumbuh kembali mencatat prestasi di tingkat Sumatera Barat setelah Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) meraih penghargaan atas capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2025. Penghargaan itu diberikan dalam Rapat Koordinasi UKPBJ kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa di daerah itu terus bergerak ke arah yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Payakumbuh terus bergerak ke arah yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel sebagaimana yang selalu ditekankan Wali Kota, Zulmaeta selama ini,” kata Rida usai menerima penghargaan di Aula Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (22/04/2026).
Penghargaan diserahkan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa dari LKPP, Suharti, kepada UKPBJ Kota Payakumbuh atas kinerja pengelolaan pengadaan di daerah.
Rida menjelaskan, capaian itu tidak lepas dari komitmen Wali Kota Zulmaeta, Wakil Wali Kota Elzadaswarman, dan jajaran Pemko Payakumbuh dalam memperkuat sistem pengadaan berbasis digital, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mendorong kematangan kelembagaan UKPBJ.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendorong perbaikan kualitas tata kelola pengadaan agar Payakumbuh mampu bersaing di level nasional.
“Ke depan, kita tidak hanya mempertahankan capaian ini, tetapi juga menargetkan posisi terbaik melalui penguatan sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi fungsi UKPBJ,” ujarnya.
Indeks Tata Kelola Pengadaan merupakan instrumen yang digunakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengukur kualitas tata kelola pengadaan secara nasional.
Penilaian ITKP mencakup tiga aspek, yakni pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, serta tingkat kematangan unit kerja pengadaan.
Pada penilaian 2025, Payakumbuh berada di posisi kedua di Sumatera Barat dengan skor 91,74, di bawah Kota Padang Panjang yang meraih 95,90.
Capaian ITKP juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian reformasi birokrasi, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2021.
“Penghargaan ini bukan sekadar capaian, tetapi menjadi pengingat bagi kami untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan setiap proses pengadaan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Rida.
