Padang – Pemerintah Kota Padang dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Padang membahas sejumlah isu ketenagakerjaan, mulai dari upah, sistem kerja, hingga perlindungan pekerja dalam pertemuan yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, Jumat (1/5/2026), di Kediaman Resmi Wali Kota.
Pertemuan itu menjadi ruang dialog terbuka untuk menampung aspirasi buruh dan pekerja di Padang. Pembahasan mencakup regulasi ketenagakerjaan, pengupahan, serta jaminan perlindungan bagi tenaga kerja.
Hadir dalam pertemuan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Ferri Erviyan Rinaldi, sejumlah kepala OPD terkait, serta Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemerintah terus membuka komunikasi dengan seluruh elemen buruh dan pekerja. Ia menilai momentum May Day menjadi waktu yang tepat untuk menyelaraskan langkah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di daerah itu.
“Pertemuan ini diharapkan dapat mewakili aspirasi pekerja secara keseluruhan. Pemerintah hadir untuk memastikan adanya keadilan antara pemberi kerja dan pekerja, serta menjamin hak-hak buruh terpenuhi sesuai regulasi,” kata Fadly.
Ia menambahkan, Pemko Padang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program unggulan dan konsep Smart City yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan perlindungan pekerja.
“Berbagai program unggulan telah kami hadirkan, seperti layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis, dukungan pendidikan, serta perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap prinsip keadilan dalam hubungan industrial terus terjaga melalui lembaga kerja sama tripartit sebagai jembatan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah,” ujarnya.
Dari kalangan pekerja, Ketua Konsulat FSPMI Kota Padang Doni Rinaldi menyampaikan sejumlah aspirasi. Di antaranya percepatan pembentukan Dewan Pengupahan Kota Padang, evaluasi sistem outsourcing dan kontrak kerja, pengawasan pelaksanaan upah minimum, serta perlindungan bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek online.
“Kami mengapresiasi ruang dialog yang difasilitasi oleh Bapak Wali Kota. Kita memilih jalur komunikasi dalam momentum May Day secara kekeluargaan untuk menjaga kondusivitas, sekaligus mendorong solusi konkret atas berbagai persoalan ketenagakerjaan,” kata Doni.
