Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel sebesar Rp 94,54 triliun hingga Kamis, 30 Juli 2026.
Capaian tersebut merupakan akumulasi dari empat instrumen investasi ritel yang telah diterbitkan sepanjang tahun berjalan.
Pemerintah terus mengoptimalkan instrumen ini sebagai salah satu pilar pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penjualan pertama berasal dari Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI029 yang mencatatkan total nominal sebesar Rp 14,44 triliun.
Pemesanan ini terbagi atas tenor tiga tahun senilai Rp 10,95 triliun dan tenor enam tahun sebesar Rp 3,48 triliun.
Masa penawaran ORI029 berlangsung sejak 26 Januari hingga 19 Februari 2026 dengan tingkat kupon masing-masing 5,45 persen dan 5,80 persen.
Selanjutnya, pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar Rp 17,49 triliun dari penerbitan Sukuk Ritel seri SR024.
Penjualan ini mencakup seri SR024T3 dengan nilai Rp 12,14 triliun dan seri SR024T5 sebesar Rp 5,34 triliun.
Instrumen berbasis syariah ini ditawarkan kepada masyarakat mulai 6 Maret hingga 15 April 2026 dengan imbalan tetap sebesar 5,55 persen dan 5,90 persen per tahun.
Kontribusi ketiga datang dari Sukuk Tabungan ST016 yang membukukan total penjualan sebesar Rp 22,61 triliun.
Penerbitan ini terdiri dari seri ST016T2 sebesar Rp 15,30 triliun serta seri ST016T4 yang merupakan kategori Green Sukuk Ritel senilai Rp 7,31 triliun.
Masa penawaran untuk seri ST016 telah dilaksanakan pada periode 8 Mei hingga 3 Juni 2026.
Terakhir, pemerintah mencatatkan hasil penjualan ORI030 yang mencapai angka Rp 40 triliun.
Pemesanan ORI030 tersebut mencakup tenor tiga tahun sebesar Rp 34 triliun dan tenor enam tahun sebesar Rp 6 triliun, dengan masa penawaran yang berakhir pada hari ini, 30 Juli 2026.
Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu, Novi Puspita Wardani, menyatakan bahwa pemerintah tetap memantau kondisi pasar untuk penerbitan seri berikutnya.
Menurutnya, strategi penerbitan dilakukan secara terukur guna memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN sekaligus mengakomodasi preferensi investor.
“Untuk penerbitan berikutnya, Pemerintah melihat prospek minat masyarakat terhadap SBN Ritel masih positif,” ujar Novi dikutip dari keterangan resmi, Kamis (30/7/2026).
Novi menambahkan, minat investor diprediksi akan tetap kuat karena adanya potensi reinvestasi dari dana Sukuk Ritel yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat.
Pemerintah berkomitmen menjaga daya tarik produk dengan menyesuaikan struktur imbal hasil sesuai dinamika pasar.
Langkah ini dibarengi dengan penguatan edukasi serta sinergi bersama para mitra distribusi nasional.
“Seluruh langkah tersebut tetap dilaksanakan secara prudent, efisien, dan selaras dengan strategi pembiayaan APBN,” kata Novi menegaskan.
