Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menuntut percepatan realisasi proyek strategis nasional dengan menerapkan kebijakan tegas bagi para pemegang izin usaha yang mangkrak.
Pemerintah kini tidak akan memberikan toleransi bagi pemilik Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), maupun Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang membiarkan lahannya tidak produktif selama dua tahun.
“Sekarang kita tidak toleransi HGU, HGB, SIUP, izin kita beri, dua tahun tidak ada kegiatan, dua tahun tidak ada kegiatan, cabut!” tegas Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7).
Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk memastikan setiap izin yang diterbitkan memberikan dampak nyata bagi ekonomi nasional.
Ketegasan tersebut secara khusus disorot Prabowo dalam menanggapi lambatnya pengembangan Proyek Blok Gas Abadi Masela yang telah tertunda selama 28 tahun.
Dalam kunjungannya ke Tokyo, Prabowo bahkan telah memberikan peringatan langsung kepada pihak Inpex Corporation selaku pengelola proyek.
Ia mengaku telah menyampaikan opsi tegas kepada pimpinan perusahaan Jepang tersebut terkait kelanjutan investasi mereka di Indonesia.
“Saya sampaikan dengan baik dan sopan, ‘Saudara masih berminat enggak? Kalau saudara tidak berminat, saya akan alokasi, saya akan tunjuk perusahaan lain,'” ungkapnya.
Prabowo menekankan bahwa pendekatan yang ia gunakan tetap mengedepankan etika diplomasi meski disertai dengan ketegasan.
Ia menyebut langkah tersebut bukanlah sebuah ultimatum, melainkan imbauan agar proyek vital bagi ketahanan energi dan devisa negara itu segera berjalan.
“Sopan tapi tegas. Sebagai bangsa Indonesia yang ramah enggak mungkin kita kasih ultimatum. Bukan ultimatum itu, imbauan,” jelasnya.
Prabowo pun sempat menanyakan komitmen pihak Jepang secara langsung demi kepentingan nasional.
“Yang Mulia, apakah Jepang masih berminat? Masalahnya bangsa Indonesia sangat butuh energi, sangat butuh devisa,” pungkasnya.
