Jembrana – Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan pemerintah dalam mengelola penanganan bencana alam di sejumlah wilayah, termasuk Aceh dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Klaim tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan peluncuran Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt Peak (GWp) di Monumen Operasi Gilimanuk, Bali, Rabu (26/8).
Menurut Presiden, kecepatan dan skala respons pemerintah dalam menghadapi bencana saat ini menunjukkan kehadiran negara yang nyata bagi rakyat.
“Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari pernyataan resmi di Monumen Operasi Gilimanuk, Selasa (25/8).
Pemerintah tercatat telah mengerahkan sumber daya skala besar untuk mempercepat proses mitigasi dan pemulihan di lokasi terdampak.
Mobilisasi tersebut mencakup penggunaan puluhan helikopter, belasan pesawat, serta ratusan unit pompa dan bor udara yang dioperasikan oleh ribuan personel gabungan.
“Kita telah mengerahkan kekuatan yang sangat besar, kita telah menunjukkan negara kita kuat,” tegas Presiden.
Kolaborasi dalam penanganan bencana ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari kementerian dan lembaga terkait, TNI-Polri, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Presiden menyatakan optimisme bahwa seluruh persoalan terkait bencana di berbagai lokasi tersebut akan teratasi sepenuhnya dalam satu hingga dua pekan ke depan.
“Sekarang saya kira sudah mulai teratasi, termitigasi di beberapa tempat. Saya kira saya berharap dalam satu dua minggu ini bisa menyelesaikan semuanya,” ungkapnya.
Di sisi lain, Presiden mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah membiayai operasional tanggap bencana berskala besar berasal dari keberhasilan efisiensi anggaran negara.
Pihaknya menyebut upaya pemberantasan korupsi menjadi kunci utama dalam mengamankan keuangan negara dari kebocoran yang selama ini terjadi.
“Uang itu dari yang kita selamatkan dari korupsi-korupsi yang berjalan selama ini. Kita hentikan kebocoran-kebocoran itu,” tutur Prabowo.
Presiden menekankan komitmen pemerintah untuk terus memperketat pengelolaan keuangan negara demi kepentingan rakyat.
Ia pun menginstruksikan agar seluruh aset dan kekayaan bangsa dikelola secara jujur dan dilandasi semangat patriotisme.
“Penyelewengan, korupsi, harus kita perangi, harus kita berantas sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Terkait dukungan finansial, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah memastikan ketersediaan anggaran tanggap darurat yang memadai.
Pemerintah telah menyiapkan dana cadangan hingga Rp5 triliun yang dikelola melalui pos anggaran BNPB.
Purbaya mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia terlebih dahulu dalam penanganan awal di lapangan.
“Kalau itu BNPB, kami menyediakan cukup banyak. Harusnya sih kami bisa menyediakan sampai Rp 5 triliun ya, tapi kita akan menunggu permintaan dari BNPB seperti apa,” kata Purbaya dalam keterangannya, Rabu (19/8).
Menteri Keuangan juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam menentukan urgensi pembentukan satuan tugas khusus di wilayah terdampak.
