Bangkalan – Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik kebocoran ekonomi yang masif sebagai penghambat utama peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan tenaga pendidik di Indonesia.
Menurutnya, kekayaan nasional yang seharusnya dapat digunakan untuk menaikkan gaji guru dan PNS justru banyak mengalir ke luar negeri akibat praktik kecurangan dalam perdagangan.
Prabowo mengungkapkan bahwa negara mengalami kerugian hingga US$908 miliar atau sekitar Rp16.244 triliun dalam kurun waktu 34 tahun terakhir. Kerugian tersebut dipicu oleh praktik under-invoicing, di mana pelaku usaha melaporkan nilai ekspor yang lebih rendah dari transaksi riil.
“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” tegas Prabowo saat memberikan keterangan di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).
Ia menjelaskan bahwa kebocoran ekonomi ini terus berlanjut hingga saat ini dengan estimasi kerugian mencapai US$150 miliar atau setara Rp2.500 triliun hingga Rp2.600 triliun setiap tahunnya.
Kondisi inilah yang menurut Prabowo membuat ruang fiskal pemerintah menjadi terbatas, sehingga anggaran untuk kenaikan gaji pegawai negeri dan guru belum dapat direalisasikan secara signifikan.
Data yang diolah Dewan Ekonomi Nasional dari basis data PBB menunjukkan bahwa meski Indonesia mencatat surplus perdagangan, arus dana keluar tetap tinggi. Dalam 22 tahun terakhir, tercatat dana keluar mencapai US$343 miliar.
“Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus,” ujar Prabowo.
Menanggapi kondisi tersebut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah berupaya keras menutup celah-celah kebocoran ekonomi tersebut.
Langkah perbaikan sistem sedang dilakukan agar potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan kembali untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
