JAKARTA – Penjualan pra-pasar (pre-sales) sektor properti di Indonesia diproyeksikan tumbuh 4% pada 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh berlanjutnya kebijakan diskon Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% dan potensi perbaikan likuiditas perbankan.
Analis BRI Danareksa, Ismail Fakhri Suweleh dan Wilastita Muthia Sofi, dalam riset yang dirilis Kamis (25/9/2025), menegaskan bahwa dua faktor tersebut akan menjadi pendorong utama. Kelanjutan insentif PPN DTP hingga 2026 diperkirakan mampu mendongkrak permintaan pasar.
Tim riset memproyeksikan penjualan pra-pasar akan tumbuh 4% pada 2026. Angka ini mengikuti kenaikan 4% pada 2024 dan sedikit kontraksi sebesar 3% yang diperkirakan terjadi pada 2025. Periode 2025 disebut sebagai normalisasi dari basis pertumbuhan tinggi di tahun sebelumnya.
BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan rekomendasi overweight untuk sektor properti. Pilihan utama saham yang direkomendasikan adalah CTRA, PWON, SMRA, dan BSDE.
Penilaian ini didasari oleh valuasi saham properti yang masih relatif murah jika dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir. Selain itu, kinerja penjualan dan return on equity (ROE) perusahaan-perusahaan di sektor ini menunjukkan perbaikan berkelanjutan.
Faktor pendukung utama lainnya mencakup insentif PPN DTP, prospek likuiditas perbankan yang lebih longgar, dan dominasi penjualan pada segmen rumah tapak dengan harga Rp1 miliar hingga Rp5 miliar. Kendati demikian, investor tetap perlu mewaspadai potensi risiko tekanan jual dalam jangka pendek.
Insentif PPN DTP telah terbukti efektif dalam meningkatkan keterjangkauan properti bagi konsumen sejak pertama kali diperkenalkan. Kontribusi program ini terhadap total penjualan sektor properti meningkat tajam, dari hanya 5% pada 2023 menjadi 28% pada 2024. Peningkatan terus berlanjut hingga 31% pada paruh pertama 2025.
Pencapaian ini krusial dalam menjaga sektor properti tetap pada target penjualan tahunan. Realisasi penjualan mencapai 49% dari target 2025, meskipun pasar sedang beradaptasi setelah mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi sebelumnya.
Selain insentif fiskal, perbaikan likuiditas perbankan juga menjadi katalisator penting bagi sektor properti. Dengan penempatan dana pemerintah di perbankan, biaya dana (cost of funds) berpotensi menurun. Ini akan membuka ruang lebih besar bagi bank untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR).
Secara historis, ketersediaan likuiditas perbankan memiliki korelasi kuat dengan pertumbuhan pre-sales. Hal ini karena KPR tetap menjadi instrumen utama bagi konsumsi rumah tangga dalam pembelian properti.
“Perbaikan likuiditas akan mendorong bank untuk lebih agresif menyalurkan kredit, terutama mengingat adanya pergeseran profil pembeli ke segmen end-user,” tulis tim riset BRI Danareksa.
Meskipun demikian, sektor properti tetap menghadapi potensi risiko, salah satunya adalah peningkatan kredit bermasalah (NPL) terutama di segmen properti bawah.
Oleh karena itu, sentimen kebijakan pemerintah masih menjadi faktor penggerak utama bagi kinerja saham properti. Namun, faktor fundamental jangka menengah seperti permintaan dari end-user dan kualitas neraca keuangan perusahaan tetap menjadi landasan penting bagi investor.
