UIN Imam Bonjol
Kejati Sumbar Usut Dugaan Korupsi Kampus UIN
Mar. 12, 2026
UIN IB Padang Resmikan Aktuaria, Terima SK Menteri
Jan. 10, 2026
Apr. 10, 2026
Langgam.id – Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji di Kota Padang bakal menjadi lokasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Lingkar Kampus UIN Imam Bonjol Padang 2026
Mar. 12, 2026
Padang – Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat (Kejati Sumbar) terus mengembangkan dugaan kasus korupsi pembangunan kampus III UIN Imam Bonjol. Lebih dari 20 saksi telah diperiksa.
Jan. 27, 2026
Padang – Dua alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Maneger Nasution dan Nuzran Joher, terpilih menjadi anggota Ombudsman RI periode 2026-2031. Penetapan ini
Jan. 10, 2026
Padang – Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang kini memiliki program studi baru, Ilmu Aktuaria. Kabar baik ini menyusul diterimanya Surat Keputusan (SK) Menteri
Des. 2, 2025
Padang – Banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat berdampak pada ribuan mahasiswa. Sebanyak 1.669 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dilaporkan terdampak
Enam institusi investasi negara, termasuk Indonesia Investment Authority (INA), resmi membentuk China-ASEAN Joint Investment Council (CAJIC). Platform strategis ini dirancang untuk memperkuat integrasi ekonomi serta memfasilitasi kerja sama investasi jangka panjang antara China dan kawasan ASEAN.

BPJS Kesehatan menghadirkan layanan jemput bola melalui unit keliling untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi JKN. Inisiatif ini bertujuan memangkas hambatan geografis serta memastikan akses layanan kesehatan tetap inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di pelosok daerah.

PT Nations Petroleum, anak usaha Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo, resmi memenangkan hak pengelolaan Blok Natuna D-Alpha. Proyek ini menjadi langkah strategis perusahaan setelah sebelumnya juga mengambil alih 75 persen hak partisipasi di Blok Duyung.

Menaker Yassierli belum dapat memastikan besaran kenaikan UMP 2027 karena masih menunggu penyelesaian RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Pemerintah saat ini fokus merampungkan regulasi tersebut sebagai dasar kebijakan pengupahan dengan tetap menampung aspirasi dari pihak buruh maupun industri.





