JAKARTA – Bank Indonesia (BI) telah menggelontorkan likuiditas moneter yang masif dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder senilai Rp217,1 triliun per 16 September 2025. Langkah ini menjadi bagian integral dari strategi bank sentral dalam ekspansi likuiditas dan sinergi kebijakan untuk menopang stabilitas perekonomian nasional.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan laporan pembelian surat utang pemerintah tersebut dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) September 2025 pada Rabu (17/9/2025).
Perry menjelaskan, pembelian SBN tersebut termasuk dalam program debt switching dengan pemerintah yang mencapai Rp160,07 triliun. Ia menegaskan, aksi korporasi ini dilakukan sesuai mekanisme pasar secara terukur, transparan, dan konsisten demi menjaga kredibilitas kebijakan moneter serta stabilitas ekonomi.
Kebijakan moneter BI yang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas juga diperkuat oleh bauran kebijakan insentif makroprudensial (KLM) serta akselerasi digitalisasi sistem pembayaran.
Terkait KLM, Perry mengungkapkan bahwa pengeluarannya ke sistem perbankan telah mencapai Rp384 triliun hingga pekan pertama September 2025.
Angka pembelian SBN senilai Rp217,1 triliun ini menunjukkan peningkatan Rp17,1 triliun dari laporan sebelumnya pada awal September 2025, di mana bank sentral mencatat telah membeli SBN senilai Rp200 triliun.
Sebagian dana yang dihimpun dari pembelian SBN tersebut, terang Perry, dialokasikan untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita, seperti perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Mekanisme sinergi dengan pemerintah ini dikenal sebagai burden sharing atau pembagian beban bunga, yang telah dimulai antara BI dan pemerintah sejak tahun 2020, saat dunia dilanda pandemi Covid-19.
Selain pembelian SBN dan kebijakan suku bunga, BI juga menempuh kebijakan mengguyur insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan guna mendorong penyaluran kredit. Utamanya, penyaluran kredit diarahkan ke sektor-sektor prioritas pemerintah yang sejalan dengan program Prabowo.
Hingga data terbaru, BI mencatat telah mengguyur insentif likuiditas perbankan sebesar Rp384 triliun. “Kami telah menambah insentif sebesar Rp384 triliun untuk ke sektor-sektor dalam Asta Cita seperti investasi pertanian, perumahan, UMKM, dan ekonomi inklusif,” ujarnya dalam rapat virtual bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Selasa (2/9/2025).
