Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran Rp672 miliar untuk mendukung program 3 juta rumah. Usulan ini juga bertujuan mempercepat penataan ruang.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Nusron menjelaskan, usulan tambahan anggaran telah diajukan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan. Tujuannya, mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kementerian ATR/BPN sedang mengusulkan anggaran tambahan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dan percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW,” ujarnya.
Percepatan RDTR dan RTRW akan difokuskan pada penataan sertifikasi pemukiman kumuh yang akan dibangun pemerintah. Hal ini dilakukan agar memiliki kepastian hukum.
Program ini melengkapi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan pendekatan tematik berbasis perumahan. Prioritas diberikan kepada daerah dengan tingkat sertifikasi tanah rendah seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan kawasan kumuh di Jakarta.
“Termasuk juga Jakarta ini, karena daerah pemukiman kumuh di Jakarta. Kebutuhan anggaran tambahannya untuk menyelesaikan target 3 juta rumah kurang lebih sekitar Rp672 miliar,” jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan pembangunan hunian layak bagi warga di bantaran rel kereta api.
Instruksi ini melibatkan Menteri PUPR, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perum Perumnas, PT KAI, dan pihak terkait lainnya.
Pemerintah juga akan menyediakan fasilitas MCK bagi warga di kawasan tersebut.
Dalam kunjungan mendadak ke bantaran rel Senen, Presiden menyapa warga dan mendengarkan aspirasi mereka.
Warga menyambut antusias kedatangan Presiden.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk bergerak cepat menyediakan hunian layak bagi masyarakat di kawasan bantaran rel kereta api.
