Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan Sensus Ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh pelaku usaha di Indonesia tanpa terkecuali.
Langkah ini diambil untuk memotret struktur ekonomi nasional secara menyeluruh melalui metode pendataan lengkap di setiap wilayah kerja statistik.
Berbeda dengan survei berbasis sampel, sensus ini mewajibkan petugas mendata setiap aktivitas ekonomi yang ditemukan di lapangan.
“BPS menyelenggarakan sensus ekonomi menggunakan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengikuti standar internasional agar informasi yang dihasilkan akurat, utuh, dan dapat dipercaya,” tulis keterangan resmi BPS, Rabu (1/7).
Cakupan pendataan ini menyasar berbagai skala usaha, mulai dari perusahaan besar hingga sektor informal dan usaha rumah tangga.
Bahkan, pelaku usaha yang tidak memiliki lokasi fisik tetap atau beroperasi secara digital tetap menjadi target utama pendataan.
BPS mengakui bahwa data administrasi yang ada saat ini belum mampu menangkap seluruh dinamika ekonomi di masyarakat.
Banyak usaha baru, sektor informal, maupun bisnis rumahan yang belum terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi pemerintah.
Oleh karena itu, pendataan lapangan secara langsung menjadi instrumen krusial untuk melengkapi data administrasi yang sudah ada.
“Data administrasi dan pendataan lapangan saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran perekonomian yang lebih lengkap,” tegas rilis tersebut.
Guna menjaga validitas data, BPS menerapkan standar penjaminan kualitas yang ketat di setiap tahapan proses.
Prosedur ini mencakup seluruh alur kerja, mulai dari perencanaan, pelatihan petugas, hingga tahap pengolahan data akhir.
Hasil sensus ini nantinya diharapkan menjadi rujukan utama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
