Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai biaya haji masih rawan naik karena pola pengadaan yang dilakukan setiap tahun. Karena itu, ia mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkuat skema investasi agar ongkos haji bisa lebih ditekan dan tidak mudah berubah.
Marwan menyebut pembiayaan haji saat ini masih bergantung pada kontrak tahunan untuk akomodasi dan layanan. Pola ini, kata dia, membuat biaya haji ikut berfluktuasi mengikuti kondisi pasar.
Tekanan global seperti kenaikan harga energi dan biaya logistik, lanjut Marwan, turut memperbesar risiko naiknya biaya haji dari tahun ke tahun. DPR pun mendorong perubahan pendekatan ke skema investasi jangka panjang agar biaya lebih stabil.
“Uang cost haji masih bisa kita turunkan kalau sistem kontrak di Saudi itu tidak per tahun. Kita kontrak 10 tahun hotelnya. Tidak rumit setiap tahun harus berunding, harus MOU. Berat sekali,” ujar Marwan dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).
Ia mengatakan kontrak jangka panjang dapat membuat harga lebih terkendali karena tidak lagi bergantung pada negosiasi tahunan.
“Kalau kita kontrak 10 tahun, jadi harga setiap tahun flat,” katanya.
Selain soal kontrak, DPR juga menyoroti pentingnya penguatan investasi dalam pengelolaan dana haji. Menurut Marwan, imbal hasil yang lebih tinggi akan membantu menopang pembiayaan yang lebih besar.
“Pasal investasi itu harus diperkuat. Sehingga mereka bisa mendapatkan imbal yang lebih. Kalau bisa sampai 12 persen. Kalau 12 persen, 250 ribu jemaah masih bisa kita cover,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan pihaknya juga tengah mengarahkan strategi pembiayaan dari skema pengadaan tahunan atau procurement ke investasi jangka panjang.
Ia menilai langkah itu lebih efisien karena dapat mengurangi ketergantungan pada perubahan harga pasar setiap tahun.
“Kalau selama ini tiap tahun harus bayar, nanti kita jangka panjang harus melakukan investment. Nah ini yang Insya Allah akan dikolaborasikan lebih lanjut agar keinginan dari Presiden Republik Indonesia untuk menurunkan biaya haji bisa berlanjut,” ujarnya.
Fadlul menambahkan BPKH sedang menjajaki kerja sama investasi dengan sejumlah pihak, termasuk Danantara, terutama di sektor akomodasi haji.
“Danantara dan kami sepakat bahwa sebenarnya biaya haji ini masih bisa turun tanpa harus menurunkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,” katanya.
Di sisi lain, DPR menilai penguatan investasi juga penting untuk memperbesar kapasitas pembiayaan haji. Dengan skema yang ada saat ini, kemampuan pembiayaan dinilai masih terbatas dan belum cukup untuk mengejar kebutuhan jemaah dalam daftar tunggu.
