Jakarta – Pemerintah kini tengah merumuskan langkah strategis untuk menekan ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang mencapai 7 juta ton setiap tahunnya.
Saat ini, produksi LPG dalam negeri baru mampu memenuhi kebutuhan sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton dari total konsumsi nasional yang menyentuh angka 8,6 juta ton.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) menjadi salah satu opsi utama untuk memangkas impor tersebut. Pilihan ini dinilai strategis karena memanfaatkan produksi gas C1 dan C2 domestik yang melimpah.
“Kami sedang memfinalisasi pembahasan mengenai CNG. Ini merupakan salah satu alternatif terbaik untuk mendorong kemandirian energi di sektor LPG,” ujar Bahlil, Selasa (28/4/2026).
Selain efisien, CNG dinilai praktis untuk disalurkan ke berbagai sektor, mulai dari hotel, restoran, hingga stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang infrastrukturnya sudah mulai terbangun.
Selain CNG, pemerintah juga mempertimbangkan pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbahan baku batu bara kalori rendah sebagai solusi substitusi LPG.
Di tengah situasi geopolitik global yang sempat memanas di kawasan Timur Tengah, Bahlil memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga.
Stabilitas kualitas serta stok bahan bakar minyak (BBM) nasional, baik solar maupun bensin, diklaim berada di atas standar minimum yang ditetapkan.
Untuk menghadapi potensi krisis energi global, pemerintah telah menyiapkan tiga langkah mitigasi utama.
Strategi tersebut mencakup optimalisasi lifting migas, penguatan program biodiesel B50 guna menekan impor solar, serta pengembangan bahan bakar berbasis bioetanol (E20).
Khusus untuk program B50, Kementerian ESDM saat ini sedang melakukan uji jalan secara intensif.
Salah satu pengujian dilakukan pada sektor perkeretaapian, yakni penggunaan biodiesel pada lokomotif sebagai persiapan penerapan mandatori di masa mendatang.
