Jakarta – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong pelibatan aktif asosiasi usaha dalam ekosistem Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna menjamin keberlanjutan bisnis pelaku UMKM. Langkah ini dinilai krusial agar penyaluran modal tidak sekadar berhenti pada pemberian dana, tetapi juga menyentuh aspek pembinaan dan kepastian pasar.
Wakil Ketua BAKN DPR RI, Endipat Wijaya, menekankan bahwa asosiasi memiliki jaringan luas yang mampu menjangkau pelaku usaha hingga ke level akar rumput. Sinergi ini diharapkan dapat meminimalisir kendala dalam penyaluran maupun pendampingan bagi penerima KUR.
“Kita perlu asosiasi ini untuk membantu pihak Pemerintah dan juga membantu calon penerima KUR sehingga mereka bisa menjalankan dengan baik. Kita tahu asosiasi ini punya tangan sampai ke bawah untuk menjangkau kawan-kawan yang menjalankan KUR,” ujar Endipat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama KADIN, HIPMI, serta sejumlah asosiasi UMKM, muncul usulan strategis mengenai kepastian pembeli (off-taker). Endipat menyoroti pentingnya peran BUMN dan perusahaan besar untuk menyerap produk-produk hasil usaha penerima KUR.
“Tadi ada masukan bagaimana UMKM ini dapat memperoleh kepastian pembeli. Karena itu ada usulan agar BUMN ataupun usaha-usaha besar dapat terlibat dalam membeli produk-produk dari penerima KUR. Ini akan mendorong Pemerintah bukan hanya memberikan KUR, tetapi juga membantu membeli hasil usaha teman-teman UMKM,” jelasnya.
Selain akses pasar, legislator Fraksi Partai Gerindra ini menyoroti perlunya pedoman (guideline) dan pembinaan yang terstruktur. Menurutnya, model bisnis yang kuat akan membantu UMKM bertransformasi dari skala mikro menjadi menengah, hingga akhirnya mampu bersaing di skala yang lebih besar.
Terkait kritik mengenai penyaluran KUR yang masih didominasi wilayah Pulau Jawa, Endipat menilai hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari kepadatan penduduk. Meski demikian, ia memastikan bahwa program tersebut tetap terdistribusi ke seluruh pelosok tanah air.
“Karena memang penduduk Pulau Jawa lebih besar, sehingga terlihat seolah-olah berfokus di Jawa, tapi kami meyakini penyaluran KUR ini juga tersebar di seluruh Republik Indonesia,” tegasnya.
Ke depan, BAKN berharap adanya kebijakan yang lebih protektif dan berpihak kepada pelaku usaha kecil. Endipat optimistis, melalui kolaborasi antara Pemerintah dan asosiasi, sektor UMKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
