Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai melirik skema pembiayaan kreatif atau creative financing untuk mendanai proyek-proyek strategis daerah. Langkah ini diambil sebagai upaya keluar dari ketergantungan APBD yang terbatas demi menjaga keberlanjutan pembangunan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan instrumen seperti sukuk dan obligasi daerah. Inisiatif ini bahkan telah menarik perhatian Islamic Development Bank (IsDB) yang mengundang Pemprov Sumbar untuk mendalami praktik pembiayaan serupa di Jepang.
“Kita harus mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan meski APBD memiliki keterbatasan. Sukuk menjadi salah satu instrumen kunci agar roda pembangunan tidak terhenti,” ujar Mahyeldi dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (22/6/2026).
Selain pembiayaan kreatif, Pemprov Sumbar juga menargetkan optimalisasi aset daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru. Mahyeldi mengakui bahwa selama ini pengelolaan aset belum maksimal, sehingga ke depan penataan dan pemanfaatannya akan dilakukan lebih produktif.
“Berbagai masukan terkait pendataan, penataan, dan pemanfaatan aset akan kami tindak lanjuti secara serius. Aset pemerintah harus dikelola dengan lebih tertib dan produktif agar memberikan manfaat ekonomi yang nyata,” tegasnya.
Di sisi lain, Gubernur juga menyoroti potensi besar dari remitansi perantau Minangkabau yang mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahunnya. Ia berharap dana tersebut dapat disinergikan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat nagari untuk memperkuat ekonomi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ia berkomitmen menjadikan seluruh masukan legislatif sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan pembangunan ke depan.
