Jakarta – Pemerintah resmi menetapkan kebijakan perpanjangan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga 40 tahun untuk mempercepat akses kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis dalam mendukung program perumahan nasional yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto guna menekan angka kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog di Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa skema tenor panjang tersebut telah disetujui dalam rapat Komite Tapera di kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Rabu (24/6). Menurutnya, kebijakan ini dirancang agar tetap relevan dan aplikatif bagi pihak perbankan, sekaligus memberikan keringanan cicilan bulanan yang signifikan bagi debitur.
Selain memperpanjang masa angsuran, pemerintah juga memutuskan untuk menjaga stabilitas suku bunga KPR subsidi. Untuk rumah subsidi jenis rumah tapak, pemerintah menetapkan suku bunga tetap sebesar 5 persen. Kebijakan suku bunga rendah ini akan terus dipertahankan meskipun terjadi fluktuasi pada suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). Langkah ini diambil sebagai wujud konsistensi pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga rumah bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Sementara itu, untuk hunian berbentuk rumah susun (rusun) subsidi, pemerintah menetapkan suku bunga sedikit lebih tinggi, yakni sebesar 6 persen. Penetapan bunga yang kompetitif ini diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk memilih hunian vertikal, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.
Secara teknis, terdapat tiga poin kesepakatan utama yang dihasilkan dalam rapat tersebut, yaitu penerapan tenor KPR hingga 40 tahun, pemeliharaan suku bunga rumah tapak di angka 5 persen, dan penetapan bunga rusun subsidi sebesar 6 persen. Pemerintah menargetkan realisasi penyaluran sebanyak 350.000 unit rumah subsidi tahun ini. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diinstruksikan untuk meningkatkan kinerja serta koordinasi intensif dengan para pengembang dan perbankan penyalur agar target tersebut dapat tercapai sesuai jadwal.
Untuk memuluskan realisasi di lapangan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif fiskal dan non-fiskal. Salah satu kebijakan pendukung yang krusial adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kemudahan dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pemberian insentif ini diharapkan mampu memangkas hambatan birokrasi dan menurunkan biaya transaksi bagi pengembang, sehingga harga jual rumah subsidi tetap berada pada level yang terjangkau oleh masyarakat.
Dengan adanya skema tenor yang lebih panjang hingga 40 tahun, beban angsuran bulanan masyarakat diharapkan menjadi jauh lebih ringan. Kebijakan ini diproyeksikan tidak hanya memperluas jangkauan akses kepemilikan rumah, tetapi juga menstimulasi sektor konstruksi dan properti nasional yang memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi domestik melalui penciptaan lapangan kerja dan perputaran modal di sektor terkait.
