Jakarta – Komunikasi publik pemerintah saat ini terpantau masih sangat bergantung pada figur Presiden Prabowo Subianto sebagai pusat informasi utama.
Riset terbaru dari Sintesa Strategi Indonesia (SSI) menunjukkan bahwa jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih belum mampu menjalankan peran sebagai penyangga komunikasi pemerintah yang efektif.
Temuan ini didasarkan pada analisis terhadap 231,47 juta konten dan 1 juta percakapan di berbagai platform media sosial selama periode 5 Juni hingga 2 Juli 2026.
Data tersebut mengungkapkan bahwa kurang dari 20 persen konten di ruang digital yang secara eksplisit membahas peran Wakil Presiden maupun para menteri kabinet.
Mayoritas kabinet belum menjadi penyangga citra Presiden karena komunikasi pemerintahan masih bertumpu pada figur Presiden, tulis SSI dalam laporan riset yang dirilis pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Penelitian ini dilakukan dengan memantau aktivitas di platform X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, serta berbagai portal media daring nasional.
Tim peneliti menggunakan metode keyword-based crawling yang kemudian melalui proses seleksi relevansi dan penghapusan data duplikat secara ketat.
Klasifikasi data dilakukan secara otomatis berbasis kecerdasan artifisial dan divalidasi langsung oleh tim ahli untuk memastikan akurasi sentimen.
Hasil riset menjelaskan bahwa berbagai isu teknis kementerian, implementasi program pemerintah, hingga kontroversi publik selalu bermuara pada persepsi terhadap Presiden.
Komunikasi dari jajaran pembantu presiden dinilai belum terintegrasi dengan baik dalam menjelaskan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.
Hanya segelintir menteri yang tercatat memberikan kontribusi signifikan terhadap persepsi publik positif di ruang digital.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, tercatat sebagai penyumbang sentimen positif terbesar dengan angka mencapai 40,1 persen.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming tercatat sebagai penyumbang sentimen negatif terbesar dengan angka 27,1 persen.
Kepala Badan Komunikasi, M. Qodari, berhasil mencatatkan sentimen positif tertinggi pada kelompok menengah atau tier 2 dengan persentase 73,3 persen.
Di sektor penegakan hukum, Polri memberikan kontribusi sentimen positif paling kuat sebesar 72,3 persen.
Sebaliknya, Kejaksaan dengan 38,1 persen dan KPK dengan 26,3 persen masih didominasi oleh percakapan bernada netral sehingga dianggap belum optimal dalam memperkuat citra pemerintah.
Meskipun beban komunikasi terpusat pada Presiden, persepsi publik terhadap sosok Prabowo Subianto secara umum masih cenderung berada di level positif.
Tingkat sentimen positif terhadap Presiden mencapai 41,5 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan sentimen negatif yang berada di angka 13,8 persen.
Namun, 44,7 persen percakapan lainnya masih bersifat netral, sehingga sentimen positif belum mencapai angka mayoritas mutlak.
Dinamika sentimen selama satu bulan riset menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dan agenda kenegaraan.
Pada fase awal, percakapan publik diwarnai sentimen negatif akibat isu Rapat Paripurna DPR mengenai RUU Polri dan pembahasan RAPBN.
Memasuki pertengahan periode, sentimen publik mulai stabil seiring dengan gencarnya pemerintah menyampaikan narasi optimisme ekonomi dan investasi nasional.
Puncak sentimen positif tercatat saat Presiden Prabowo menghadiri Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo serta membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026.
Agenda-agenda tersebut terbukti mampu memperkuat persepsi publik, meskipun kritik terhadap gaya komunikasi dan pidato Presiden tetap muncul di media sosial.
