DPR Gelar Rapat Tertutup Bersama Bos Himbara, Ini Bahasannya

Jakarta – Komisi XI DPR RI memanggil seluruh jajaran direktur utama bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membahas efektivitas penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah.

Pertemuan strategis ini berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (6/7).

Agenda utama rapat adalah meninjau sejauh mana penempatan dana negara tersebut memberikan dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi nasional.

Seluruh pucuk pimpinan bank pelat merah hadir dalam agenda tersebut.

Hadir Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Hery Gunardi, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Riduan, serta Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Putrama Wahju Setyawan.

Turut hadir Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Nixon LP Napitupulu dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Anggoro Eko Cahyo.

Sesi pembahasan berlangsung secara tertutup hingga berakhir pada pukul 17.45 WIB.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa keputusan untuk menutup rapat dari akses publik diambil karena adanya pembahasan mendalam mengenai isu-isu sensitif terkait portofolio kredit.

Menurut dia, masih diperlukan proses verifikasi dan sinkronisasi data yang lebih presisi dengan otoritas terkait sebelum informasi tersebut dibuka secara luas.

“Kita ingin mendengarkan secara khusus apa saja yang menjadi isu di dalam penyaluran kredit Himbara terkait dengan SAL itu,” kata Misbakhun seusai rapat, Senin (6/7).

Pihak legislatif mengakui telah mengantongi banyak informasi mengenai alokasi dana SAL yang dikelola oleh bank-bank Himbara.

Namun, Misbakhun masih enggan membedah detail sektor spesifik yang menjadi tujuan penyaluran dana tersebut saat ini.

Rapat ini dipastikan tidak mengagendakan pembahasan mengenai rencana penambahan dana SAL oleh pemerintah.

Sebelumnya, sempat muncul wacana dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai rencana menambah penempatan dana SAL pada bank Himbara sebesar Rp100 triliun.

Jika terealisasi, total dana SAL yang dikelola perbankan negara akan mencapai angka Rp400 triliun.

Misbakhun menegaskan bahwa berdasarkan paparan para direktur utama, penyaluran dana SAL sejauh ini berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

“Tidak ada masalah. Semuanya baik-baik saja. Yang pasti, dorongan dana SAL itu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, Senin (6/7).

Hasil dari rapat ini nantinya akan dibawa ke forum lanjutan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Fokus pembahasan di tingkat KSSK nantinya akan diarahkan pada evaluasi kondisi likuiditas perbankan secara menyeluruh.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, mengonfirmasi bahwa institusinya berkomitmen penuh menjalankan arahan pemerintah terkait pengelolaan dana tersebut.

“Kami mengikuti apa yang diarahkan pemerintah,” kata Riduan, Senin (6/7).

Riduan menambahkan bahwa dana SAL di Bank Mandiri diprioritaskan bagi sektor riil, termasuk dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor swasta.

Ia memastikan dana tersebut tidak akan dialokasikan untuk aktivitas yang bersifat spekulatif di pasar keuangan.

Sementara itu, jajaran direktur utama bank Himbara lainnya memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut kepada awak media perihal materi rapat yang telah berlangsung.

Rekomendasi

Tinggalkan komentar