Hanoi – Gelombang protes dari mitra pengemudi transportasi daring di Vietnam mulai memuncak menyusul kebijakan penyesuaian struktur pembayaran yang diterapkan oleh Grab sejak Juli lalu. Sejumlah pengemudi mengeluhkan besaran potongan bagi hasil atau komisi yang dianggap terlalu tinggi, dengan estimasi mencapai 50 persen dari total tarif yang dibayarkan oleh penumpang.
Situasi ini memicu seruan aksi “offbid” atau mematikan aplikasi secara massal oleh komunitas pengemudi di Vietnam. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 12 hingga 13 September 2026.
“Mari kita semua bersatu, matikan aplikasinya, dan istirahatlah sejenak untuk menuntut keadilan,” ujar salah satu anggota dalam grup publik Komunitas Pengemudi Grab Vietnam yang memiliki 169.000 anggota, sebagaimana dikutip dari Reuters, Kamis (10/9/2026).
Para pengemudi menyoroti bahwa tingginya komisi, ditambah dengan meningkatnya biaya operasional seperti bahan bakar dan biaya pemeliharaan kendaraan, telah menekan pendapatan bersih mereka secara drastis. Kondisi ini dirasa semakin memberatkan mengingat jam kerja rata-rata pengemudi yang mencapai lebih dari 10 jam per hari.
Berdasarkan laporan VTC News, pengemudi mengklaim bahwa pendapatan bersih mereka kini hanya tersisa sekitar 2.600 dong per kilometer untuk layanan ojek daring dan sekitar 6.000 dong per kilometer untuk taksi daring. Di sisi lain, sumber dari Vietnam VN menyebutkan bahwa beberapa pengemudi mengestimasi komisi yang diambil aplikator berkisar antara 30 persen hingga 35 persen per perjalanan.
Menanggapi gejolak tersebut, pihak Grab menyatakan bahwa operasional layanan tetap berjalan normal. Perusahaan menegaskan adanya informasi yang tidak akurat di media sosial dan tengah mengevaluasi situasi di lapangan.
“Kami memiliki mekanisme untuk mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat penyebaran informasi panduan keselamatan dan solusi untuk mendukung hak-hak sah para pengemudi,” tulis pernyataan resmi perusahaan yang dikutip dari Vietnam VN.
Grab menjelaskan bahwa potensi salah paham muncul karena perbedaan antara total tarif yang dibayarkan penumpang dengan pendapatan bersih pengemudi. Tarif yang dibayarkan konsumen mencakup berbagai komponen, seperti biaya platform, biaya layanan saat cuaca buruk, biaya jam sibuk, hingga biaya tambahan untuk rute tertentu.
Permasalahan transparansi pendapatan mitra pengemudi ini juga menjadi perhatian di Indonesia. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menekankan pentingnya keterbukaan rincian pembayaran dalam setiap transaksi. Pemerintah mendorong aplikator untuk mencantumkan secara jelas nilai yang diterima pengemudi dalam setiap tanda terima perjalanan.
“Saya kemarin minta supaya aplikator itu harus secara jelas memberikan di dalam receipt-nya bahwa berapa sih sebenarnya yang diterima oleh pengemudi,” ujar Dudy di Gedung Kementerian Perhubungan, sebagaimana dikutip dari pernyataan resminya bulan lalu (21/8/2026).
Dudy menambahkan bahwa istilah yang digunakan oleh aplikator sebaiknya lebih spesifik, seperti biaya platform, bukan sekadar komisi. Hal ini dianggap penting untuk menghindari persepsi bahwa aplikator mengambil porsi terlalu besar dari pembayaran penumpang. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi melalui Peraturan Presiden terkait ekosistem transportasi digital untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi daring.
