Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional hampir separuh unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai pekan depan.
Kebijakan ini berdampak langsung pada penurunan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merosot drastis hingga 40 persen.
Data menunjukkan angka penerima manfaat turun dari 51,85 juta orang pada bulan lalu menjadi 31,52 juta orang saat ini.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk evaluasi ketat terhadap standar operasional dapur yang terlibat.
Pihaknya mencatat saat ini hanya 14.510 unit SPPG yang beroperasi secara aktif di seluruh wilayah Indonesia.
Sebanyak 12.512 unit SPPG lainnya terpaksa dihentikan karena dinilai memiliki berbagai kendala administratif dan masalah terkait kualitas akhir produk gizi.
Persoalan utama yang menjadi sorotan adalah ketiadaan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada banyak unit dapur.
“Kalau semua persyaratan tidak bisa dipenuhi, mau tidak mau Senin pekan depan kami berhentikan sementara,” ujar Sudaryono dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, Kamis (17/9) lalu, dikutip dari risalah rapat resmi lembaga terkait.
Selain masalah sanitasi, penghentian sementara juga menyasar SPPG yang terdeteksi memiliki lebih dari satu akun virtual untuk mengakses anggaran MBG.
Akun virtual tersebut sejatinya berfungsi sebagai rekening sementara bagi pengelola dapur untuk membeli bahan baku kebutuhan makan bergizi.
Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan, di mana sebagian unit dapur memiliki hingga tiga akun virtual sekaligus.
Kondisi tersebut menyebabkan banyak akun yang tidak aktif dan berpotensi menimbulkan kerancuan dalam pengelolaan dana operasional.
Selain masalah administratif, kriteria penutupan juga menyasar dapur yang melayani kurang dari 1.000 penerima manfaat.
Pihak BGN juga melakukan tindakan tegas terhadap unit yang mengalami sengketa internal antara yayasan pemilik dapur dan pihak pengelola.
Sudaryono menegaskan bahwa prioritas utama program saat ini adalah memastikan kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga.
“Kami banyak mengeluarkan perbaikan termasuk menutup dapur secara permanen, secara sementara, dan pemberian sanksi. Fokus kami sekarang dalam program MBG adalah kualitas dibandingkan kuantitas,” tegasnya.
Sebelumnya, BGN juga telah menutup sementara 1.999 dapur pada 7 September 2026 karena alasan yang sama terkait SLHS.
Sebanyak 70 persen dari dapur yang ditutup pada gelombang pertama tersebut berlokasi di Pulau Jawa dan Madura.
Sisanya tersebar di wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua.
BGN memastikan bahwa penghapusan akun virtual bagi dapur yang belum beroperasi bukan merupakan kemunduran dalam proses pelayanan.
Setiap unit dapur yang akan beroperasi nantinya dipastikan akan memiliki satu akun virtual aktif guna mendukung kelancaran distribusi nutrisi.
