Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kini tengah mengintensifkan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mengakselerasi penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Langkah strategis ini ditandai dengan penjajakan pembangunan 2.000 unit rumah subsidi oleh PT Astra Internasional Tbk (ASII).
Rencananya, ribuan hunian tersebut akan didistribusikan secara merata di dua wilayah dengan kebutuhan hunian tinggi, yakni Jakarta dan Bandung.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pihak swasta telah menyatakan komitmen penuh untuk terlibat dalam proyek ini.
“Astra sudah siap intervensi untuk pembangunannya, seribu di Jakarta, seribu di Bandung,” ujar Maruarar saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9).
Pembangunan ini menjadi bagian krusial dari upaya pemerintah dalam merealisasikan target ambisius Program 3 Juta Rumah.
Dalam skema operasionalnya, pemerintah berencana memanfaatkan lahan-lahan negara yang idle untuk dikembangkan oleh mitra swasta.
Salah satu opsi yang tengah dimatangkan adalah pemanfaatan aset milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebagai lokasi pembangunan perumahan.
Pemerintah juga telah mengamankan dukungan lahan dari kementerian lain untuk mendukung perluasan akses hunian ini.
Data kementerian menunjukkan adanya ketersediaan lahan seluas 40 hingga 45 hektare di Depok, Jawa Barat, yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
Selain itu, Kementerian Hukum turut berkontribusi dengan menyediakan lahan seluas kurang lebih 3 hektare.
Meski demikian, Maruarar menjelaskan bahwa seluruh skema pembangunan tersebut saat ini masih berada dalam tahap pembahasan intensif.
Pemerintah terus mengevaluasi berbagai alternatif pembiayaan dan eksekusi, mulai dari penggunaan anggaran negara hingga pelibatan BUMN.
Di luar pembangunan fisik, pemerintah juga memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Fasilitas ini ditujukan khusus bagi kontraktor dan pengembang perumahan skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Skema KUR perumahan memungkinkan pembiayaan hingga Rp 100 juta tanpa jaminan dengan suku bunga yang kompetitif sebesar 0,5% per bulan.
Kebijakan ini diambil menyusul tingginya serapan dana KUR di sektor perumahan selama periode evaluasi sebelumnya.
Pemerintah memutuskan untuk melakukan penyesuaian alokasi anggaran guna merespons tingginya permintaan tersebut.
“Pada saat dievaluasi, penyerapannya tinggi sekali,” ungkap Maruarar merujuk pada alasan peningkatan alokasi dana dari Rp 3 triliun menjadi Rp 50 triliun.
Dukungan terhadap ekosistem perumahan ini juga mendapatkan sokongan dari Bank Indonesia melalui kebijakan moneter sektoral.
Kolaborasi antarlembaga ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas sekaligus kemudahan akses bagi masyarakat dalam memiliki hunian yang layak dan terjangkau.
