Karratha – Pemerintah Australia mulai mengambil langkah strategis untuk memutus ketergantungan impor bahan bakar yang kini mencapai 80 persen.
Langkah tersebut diwujudkan melalui rencana pembangunan kilang minyak skala besar pertama di negara itu dalam enam dekade terakhir.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menegaskan bahwa proyek ini krusial untuk memperkuat kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
“Salah satu manfaat membangun ketahanan nasional adalah membuat Australia menjadi tidak terlalu rentan terhadap dampak berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh dunia,” ujar Albanese di Karratha, Australia Barat, Selasa (28/7).
Pemerintah federal dan pemerintah negara bagian Australia Barat telah mengalokasikan dana sebesar A$4 juta atau sekitar Rp50,46 miliar untuk membiayai studi kelayakan proyek tersebut.
Jika hasil studi menunjukkan prospek positif, pembangunan kilang akan diserahkan kepada perusahaan kimia industri, Perdaman.
Albanese menambahkan bahwa pemerintah ingin memastikan pemilihan lokasi yang tepat serta menjamin keberlanjutan proyek tersebut di masa depan.
Langkah ini diambil menyusul peringatan dari Kementerian Keuangan Australia mengenai kerentanan pasar minyak global akibat konflik di Timur Tengah.
Laporan tersebut menyoroti menipisnya cadangan minyak dunia yang memicu risiko pengetatan pasokan bahan bakar olahan secara signifikan.
Saat ini, Australia hanya memiliki dua kilang minyak yang masih beroperasi, yakni Ampol di Queensland dan Viva Energy di Victoria.
Jumlah tersebut merosot tajam dibandingkan tahun 2000 yang sempat mengoperasikan delapan kilang.
Penurunan jumlah kilang domestik terjadi akibat tingginya biaya operasional dan persaingan ketat dari fasilitas berskala besar di Asia.
Bahkan, satu-satunya kilang di Australia Barat milik BP di Kwinana telah beralih fungsi menjadi terminal impor sejak 2021.
