Makassar – Kelangkaan bahan bakar minyak yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia memaksa pemerintah daerah mengambil kebijakan drastis demi membatasi mobilitas warga.
Pemerintah Kota Makassar secara resmi menginstruksikan seluruh instansi pendidikan, mulai dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi sementara terhadap keterbatasan stok BBM yang menghambat pergerakan siswa, guru, serta orang tua.
“Sebagai langkah sementara merespons kondisi keterbatasan BBM yang terdampak pada mobilitas murid, guru, tenaga pendidik, dan orang tua/wali murid,” demikian pernyataan resmi Pemkot Makassar melalui akun Instagram resminya, Senin (14/9).
Pihak pemerintah setempat menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat dinamis dan akan terus dievaluasi menyesuaikan ketersediaan BBM di lapangan.
Krisis energi ini tidak hanya terjadi di Makassar, melainkan telah menyebar ke berbagai titik di Sulawesi Selatan selama dua bulan terakhir.
Fenomena antrean panjang di SPBU dipicu oleh lonjakan permintaan BBM bersubsidi yang cukup signifikan dari masyarakat.
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan bahwa perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi faktor utama di balik tingginya permintaan.
“Pertamina terus meningkatkan pasokan BBM ke Terminal BBM untuk memperkuat suplai BBM ke Makassar agar ketersediaan dapat terjaga pada level yang aman,” ujar Kitty dalam siaran pers, Sabtu (14/9).
Data menunjukkan konsumsi Solar JBT meningkat 10 hingga 15 persen pada periode Juni hingga Agustus 2026.
Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah mengajukan permohonan penambahan kuota kepada pemerintah pusat.
“Kita akan meminta ke kementerian menambah kuota ke Sulsel karena banyak permintaan. Dulunya 700, sekarang 1.000-an lebih. Memang ada peningkatan,” kata Andi Sudirman sebagaimana dikutip dari Antara.
Selain penambahan kuota, pemerintah daerah menerapkan sistem ganjil genap bagi kendaraan yang akan mengisi BBM di seluruh SPBU sejak 13 hingga 20 September 2026.
Langkah ini dinilai efektif dalam mengurai kepadatan lalu lintas di sekitar area pengisian bahan bakar.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Sulsel, Fahlevi Yusuf, menyebutkan bahwa antrean kini jauh lebih terkendali.
“Hari ini di SPBU Racing Center, kita telah menerapkan sistem ganjil-genap pada seluruh masyarakat yang isi BBM. Sampai saat ini cukup longgar,” ungkap Fahlevi dikutip dari Antara.
Di sisi lain, Kabupaten Jember, Jawa Timur, juga sempat mengalami krisis serupa akibat terhambatnya distribusi di Pelabuhan Ketapang.
Kemacetan di kawasan Tanjung Wangi membuat waktu tempuh distribusi BBM yang biasanya hanya 6 hingga 8 jam membengkak menjadi lebih dari 12 jam.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mengonfirmasi bahwa saat ini pasokan ke Jember telah kembali normal setelah dilakukan rekayasa distribusi dari Surabaya.
“Sebanyak 15 unit truk dari Surabaya dikerahkan khusus untuk menyuplai SPBU di Jember,” ujar Wahyudi saat meninjau lokasi, dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Pemkab Jember sempat memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah bagi ASN dan sekolah daring untuk menekan konsumsi BBM di wilayah tersebut.
