Padang – Pemerintah pusat mengucurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar untuk membantu masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana.
Bantuan ini difokuskan untuk memulihkan sektor ketenagakerjaan dan memperkuat ekonomi warga pasca bencana November 2025 lalu.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyerahkan bantuan secara simbolis di Aula Maninjau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2/2026).
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah turut hadir dalam acara tersebut.
“Kehadiran kami hari ini adalah bagian dari penyaluran bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana,” kata Yassierli.
Bantuan tersebut meliputi pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di lima lokasi, 20 paket program Padat Karya, dan program Tenaga Kerja Mandiri bagi 100 calon wirausahawan.
Kementerian Ketenagakerjaan juga mengadakan pelatihan vokasi bagi 5.000 orang dengan durasi satu hingga tiga minggu.
Selain program pemberdayaan, bantuan juga disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada 125 perwakilan masyarakat dari Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar.
Peralatan penunjang seperti mesin bor dan mesin air juga diberikan untuk mendukung kebutuhan komunitas.
Yassierli menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan tahap kedua dari dukungan Kemnaker untuk Sumbar.
Sebelumnya, pada Desember 2025, kementerian telah menyalurkan bantuan melalui program Kemnaker Peduli.
Gubernur Mahyeldi mengungkapkan bahwa bencana November lalu berdampak luas pada infrastruktur, sektor ketenagakerjaan, dan sumber penghidupan masyarakat.
Total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai lebih dari Rp33 triliun.
“Dampaknya juga terasa pada dunia kerja dan sumber penghidupan masyarakat,” kata Mahyeldi.
Dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, 16 daerah terdampak, meliputi 313 nagari di 83 kecamatan, dengan lebih dari 72.000 kepala keluarga terdampak.
Mahyeldi menilai program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri relevan untuk mendorong kebangkitan ekonomi lokal.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya membangun kembali yang rusak, tetapi menguatkan kembali ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota.
