Jakarta – Badan Pengelola (BP) BUMN memperketat pengawasan internal dengan mewajibkan seluruh pejabat di lingkungan BUMN untuk patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya pembersihan ekosistem BUMN dari praktik korupsi melalui kolaborasi intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyatakan bahwa dirinya akan memantau langsung kepatuhan administratif tersebut tanpa memberikan toleransi bagi pejabat yang lalai.
“Saya akan mengontrol sendiri ketaatan penyampaian LHKPN,” ujar Dony di Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
Dony berharap transformasi ini mampu menciptakan koridor kerja yang bersih dan transparan bagi seluruh perusahaan pelat merah di masa depan.
Selain aspek administratif, BP BUMN juga menggandeng KPK untuk mengawal proyek-proyek hilirisasi nasional agar terhindar dari potensi penyimpangan sejak fase awal.
Pendampingan dari lembaga antirasuah tersebut bertujuan memastikan setiap investasi pemerintah memiliki mitigasi risiko yang kuat guna mencegah kerugian negara.
“Kami memiliki banyak proyek hilirisasi yang sedang berjalan dan berkomitmen memastikan seluruh prosesnya dilakukan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ungkap Dony.
Sebagai langkah preventif tambahan, BP BUMN mewajibkan seluruh tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi untuk mengikuti pelatihan khusus mengenai pencegahan korupsi.
Dony menegaskan bahwa investasi besar pemerintah harus memberikan hasil maksimal bagi masyarakat tanpa terhambat oleh praktik koruptif.
“Kami tidak ingin investasi besar ini sia-sia, sehingga setiap tim akan mendapatkan pendampingan intensif agar alur kerja berjalan sesuai koridor,” tegasnya.
Sinergi ini menjadi sinyal kuat bahwa BP BUMN kini memprioritaskan pembangunan budaya integritas di samping mengejar target kinerja bisnis.
