Denpasar – Bali tengah menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Fenomena ketimpangan antara tingginya arus kunjungan wisatawan dengan penurunan tingkat okupansi hotel menjadi sorotan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) Pariwisata 2026 yang digelar di Bendega, Denpasar, Selasa [30/06/2026].
Diskusi ini diselenggarakan sebagai rangkaian menuju gelaran Balinomics 2026 yang mengusung tema besar mengenai pembangunan pariwisata Bali yang berkualitas, tertib, inklusif, dan tangguh. Para pemangku kepentingan, mulai dari Bank Indonesia, PHRI, Asita, hingga akademisi, berkumpul untuk membedah akar permasalahan yang menyebabkan sektor ini belum sepenuhnya memberikan dampak kesejahteraan yang merata bagi masyarakat lokal.
Data Pemerintah Provinsi Bali mencatat kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa negara mencapai Rp176 triliun, atau 55 persen dari total devisa pariwisata nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya penurunan okupansi yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per April 2026 menunjukkan penurunan tingkat hunian kamar pada hotel bintang maupun non-bintang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sekretaris Jenderal PHRI Bali, Perry Markus, menyoroti adanya anomali antara jumlah kunjungan dengan durasi masa tinggal wisatawan. Ia menegaskan bahwa industri saat ini sedang ditekan oleh berbagai faktor, termasuk konflik geopolitik global dan menjamurnya akomodasi ilegal.
“Situasi Bali unik, jumlah wisatawan meningkat tetapi okupansi tidak sejalan. Masalah akomodasi bodong dan perizinan yang tidak tertib sangat menyusahkan pelaku usaha resmi,” ujar Perry dalam paparannya.
Persoalan akomodasi ilegal juga menjadi perhatian serius Ketua Bali Villa Association (BVA), Ismoyo. Ia mengungkapkan bahwa banyak rumah atau apartemen yang dialihfungsikan menjadi villa tanpa izin resmi, sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Praktik ini dinilai merusak iklim usaha dan menciptakan perang tarif yang tidak sehat.
Sementara itu, Ketua Asita Bali, Putu Winastra, menekankan pentingnya diversifikasi produk wisata untuk mendongkrak kualitas kunjungan. Menurutnya, ketergantungan pada pariwisata berbasis volume harus segera diganti dengan pariwisata berkualitas yang mampu menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.
“Kami ingin menaikkan desa wisata agar berkembang dengan keunikannya masing-masing. Ini harus didukung dengan infrastruktur yang memadai dan penanganan kemacetan serta sampah secara lintas sektoral,” kata Putu.
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Yusuf Wicaksono, menambahkan bahwa investasi di Bali saat ini masih terlalu terpusat di wilayah selatan atau Sarbagita. Ia menyarankan perlunya pemerataan pembangunan dan pengembangan sektor ekonomi baru seperti industri kreatif serta pertanian untuk menjaga ketahanan ekonomi Bali di masa depan.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Sumarajaya, mengakui perlunya integrasi data yang lebih akurat antar instansi. Ia menyoroti pentingnya tata kelola yang bermartabat untuk memastikan setiap kegiatan pariwisata memberikan dampak positif tanpa mengabaikan aspek hukum.
Prof. Dr. I Made Sara dari ISEI Bali menekankan bahwa validitas data menjadi kunci utama dalam pengambilan kebijakan. Tanpa data yang akurat, upaya menuju pariwisata berkualitas hanya akan menjadi wacana. Ia menyarankan perlunya regulasi satu pintu yang mampu mengatur pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Bali secara terpadu.
Sebagai penutup, penggiat pariwisata Trisno Nugroho mengingatkan bahwa Bali membutuhkan dukungan infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol untuk menunjang konektivitas. Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi syarat mutlak agar pariwisata Bali tetap tangguh di tengah dinamika global.
