Solo – Di tengah gelombang penolakan dan kekhawatiran akibat meningkatnya insiden keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah, sejumlah sekolah di Indonesia justru menunjukkan keberhasilan dalam mengelola program makanan bergizi mandiri. Model dapur sekolah yang telah berjalan puluhan tahun ini menawarkan solusi nyata, sekaligus mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan pengelolaan MBG secara lokal.
Insiden keracunan terbaru menimpa lebih dari 426 siswa SMAN 1 Yogyakarta yang mengalami diare dan sakit perut setelah mengonsumsi MBG pada Kamis (16/10) dini hari. Kasus ini menambah daftar panjang, dengan data Kementerian Kesehatan per 5 Oktober mencatat lebih dari 11.000 orang menjadi korban keracunan terkait MBG sejak awal tahun.
Merespons kondisi ini, banyak orang tua siswa dan sekolah mulai mempertanyakan program MBG yang menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah tersebut. Sebagian sekolah bahkan dengan tegas memilih untuk melanjutkan atau mengembangkan program makanan bergizi mandiri yang sudah mereka jalankan jauh sebelumnya.
Salah satunya adalah SD Muhammadiyah 1 Ketelan di Surakarta, Jawa Tengah, yang telah memiliki ‘Dapur Sehat’ sejak tahun 2015. Bangunan dapur di bagian selatan sekolah ini dilengkapi dengan sertifikat penghargaan kebersihan dan higienitas dari berbagai lembaga pemerintahan.
Lima pegawai perempuan sibuk menyiapkan dan menyajikan menu harian, seperti nasi kari, untuk 680 orang, termasuk 615 siswa dan 65 karyawan. Menjelang tengah hari, hidangan diantarkan ke setiap kelas, dan siswa antre mengambil makanan dengan piring keramik masing-masing.
Selena, siswi kelas III berusia 8 tahun, dengan polos mengaku lebih menyukai menu seperti nasi kari, nasi goreng, atau soto dari dapur sehat sekolahnya. “Cocok kalau makan nasi dapur sehat. [Kalau MBG] tidak mau karena takut keracunan,” ujarnya, mencerminkan kekhawatiran yang meluas di kalangan siswa dan orang tua.
Senada dengan Selena, Hamdan Zulfa Al Fatih juga memilih hidangan dari dapur sehat sekolah. “Pilih dapur sehat karena enak, kalau [MBG] takut,” akunya.
Winarsi, pengelola dapur sehat SD Muhammadiyah 1 Ketelan, menjelaskan bahwa dapur ini didirikan untuk memastikan makanan sehat bagi siswa dan mengajarkan kebiasaan makan sayur. Makan siang dijual Rp10.000 per porsi dengan menu bervariasi yang diumumkan sebulan sebelumnya kepada orang tua.
Untuk menjaga kandungan gizi, dapur sehat ini menggandeng Dinas Kesehatan Solo melalui Puskesmas Setabelan dalam menentukan gizi setiap menu. Mereka juga menerapkan pendidikan karakter melalui kebiasaan antre dan pengambilan makanan prasmanan untuk mendukung program “stop boros pangan”.
Namun, pelaksanaan program MBG di sekolah yang semestinya dimulai akhir September lalu ditunda. Sekolah dan orang tua siswa khawatir operasional dapur sehat yang telah berjalan satu dekade ini akan terhenti. Pj Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Sri Martono Lanjar Sari, berharap MBG dapat dikelola langsung oleh pihak sekolah.
Winarsi menambahkan, jika MBG dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat, lima pegawai dapur sekolah yang sudah mengabdi 10 tahun akan kehilangan pekerjaan. “Kalau nanti kita diizinkan untuk mengelola sendiri, kelangsungan pembiasaan yang ada di sekolah terus tetap berkelanjutan,” tegasnya.
Orang tua siswa, Cici (45), juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap insiden keracunan MBG. Ia berharap pemerintah mengevaluasi program dan membolehkan pengelolaan MBG oleh kantin dan dapur sekolah. “Agar kami sebagai orang tua tenang melepaskan anak-anak berangkat ke sekolah tanpa adanya ketakutan,” harapnya.
Di Tasikmalaya, Jawa Barat, Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Yayasan Al Muttaqin telah menyediakan makan siang mandiri bagi muridnya sejak tahun 1996, hampir 30 tahun lalu, tanpa pernah mengalami kasus keracunan. Kepala Sekolah SD Al Muttaqin, Otong Tatang, menjelaskan inisiatif ini muncul karena murid bersekolah sepanjang hari.
Yayasan mengelola sendiri dapur sejak 2002 dan mempekerjakan ahli gizi sejak 2010 untuk memastikan kualitas gizi dan keamanan makanan. Dana operasional dapur bersumber dari iuran sekolah yang dikelola yayasan, dan orang tua diberi keleluasaan mengusulkan menu.
Dapur di SD Al Muttaqin mulai beraktivitas pukul 03:00 WIB untuk menyiapkan lebih dari 1.000 porsi makan siang. Siti Rahayu, Penanggung Jawab dan Ahli Gizi Dapur Yayasan Al Muttaqin, memastikan menu harian sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan disesuaikan dengan siklus menu yang disepakati sekolah dan orang tua.
Pihak sekolah juga terbuka terhadap masukan menu dari orang tua dan bahkan permintaan dari siswa, seperti seblak, yang tetap disesuaikan dengan standar gizi. Pengawasan bahan baku diperketat dan kebersihan dapur rutin dijaga, didukung Sertifikat Laik Higiene-Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan.
Ela, orang tua murid dan pengurus Komite Sekolah, sangat terbantu dengan adanya dapur mandiri ini. “Anak saya asalnya sangat pemilih, tapi setelah masuk ke sini, teman-temannya mencicipi, jadi dia juga penasaran,” bebernya. Ela juga mengapresiasi keterlibatan orang tua dalam memantau operasional dapur.
Yayan Sofyan, Humas LPI Yayasan Al Muttaqin, menyatakan keinginan yayasan untuk mengelola program MBG sendiri melalui dapur mandiri yang sudah ada. “Karena kami harus memberikan layanan (makan siang) kepada guru-guru. Kemudian juga tidak memberhentikan karyawan katering yang sudah berjalan,” jelas Yayan.
Sementara itu, di Pamekasan, Jawa Timur, Raudhatul Athfal (RA) Insan Cendekia dan Madrasah Ibtidaiyah Al-Qur’an Internasional (MIQI) Darussalam memilih melanjutkan program makan bergizi mandiri berbayar yang telah berjalan tiga tahun dengan iuran harian sekitar Rp5.000 per siswa.
Kepala sekolah, Herman, menegaskan pihaknya belum siap menerima MBG karena mempertimbangkan insiden keracunan dan kepercayaan wali murid terhadap program mandiri yang dinilai efektif dan terpercaya. “Pertimbangan dari wali murid juga menjadi hal utama, kami tidak bisa menerima [MBG],” tegasnya.
Orang tua siswa seperti Firli Nisa dan Puri Sosianti setuju program berbayar dilanjutkan karena lebih meyakinkan dan menu sudah ditentukan sebulan penuh. Pihak sekolah di Pamekasan melibatkan warga sekitar untuk memasak dan menyiapkan menu bagi 63 siswanya, bahkan menyiapkan menu khusus bagi siswa alergi atau yang fobia nasi.
Ahli gizi, dokter Tan Shot Yen, memuji makanan dari dapur mandiri sekolah ini yang dianggap telah memenuhi gizi jika konsep “Isi Piringku” dijalankan dengan baik. “Makanan sehat itu tidak perlu aneh-aneh, simpel, murah, tapi kelihatan banget gizinya,” ujarnya.
Dokter Tan menegaskan, program makanan bergizi mandiri dari sekolah dapat menjadi solusi mitigasi insiden keracunan MBG, terutama karena jarak antara dapur dan penerima manfaat yang lebih pendek mengurangi risiko kontaminasi bakteri. Ia juga menganggap inisiatif ini bisa diterapkan di daerah 3T (terdepan, terluar, terpencil), mengkritik skema MBG yang terpusat sulit diterapkan di wilayah dengan infrastruktur minim.
Menanggapi berbagai masukan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan pemerintah kini membuka opsi agar program MBG tidak lagi sepenuhnya terpusat, melainkan melibatkan sekolah yang siap mengelola penyediaan makanan secara mandiri melalui konsep dapur sekolah (school kitchen). “Ini masih kami bicarakan di rapat lintas kementerian,” ujar Mu’ti.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan komitmennya untuk menyempurnakan program MBG. Dalam orasi ilmiah di Bandung, ia melaporkan bahwa dari 1,3 hingga 1,4 miliar porsi makanan yang didistribusikan kepada 36,2 juta penerima, tercatat sekitar 8.000 kasus keracunan makanan, atau setara dengan 0,0007 persen. Meskipun ia mengklaim tingkat keberhasilan 99,99 persen, Prabowo menegaskan, “Kita tidak mau ada satu pun, tidak boleh ada satu pun anak yang sakit.” Angka kasus keracunan versi Prabowo ini lebih rendah dari data Kementerian Kesehatan yang mencatat 11.660 kasus keracunan.
